Diskusi Panel Bulan Bung Karno! " Warga Negara yang Baik Aktif Ikuti Perkembangan Pemerintahan" |

SimadaNews.com-Bulan Bung Karno, Forum Suara Pemilih Independent Indonesia (Fospindo) mengadakan diskusi panel dengan tema : “Evaluasi 10 Tahun Rezim SBY 4 Tahun Rezim Jokowi, bekerja sama dengan Persaudaraan Melayu Batak Jawa (SAUDARAYU BAJA), Senin (11/6) di sekretariat Fospindo Jalan Kasuari No 60.C Medan.

Diskusi Panel dibuka Ketua Fospindo, Sabar Sihite. Dihadiri kalangan LSM, Mahasiswa, Komunitas Jawa, SAUDARAYU BAJA, awak media, dan masyarakat.

Tampil sebagai pembawa materi, Shohibul Anshor Siregar MA, Dosen Fisip UMSU dengan topik materi, Masalah Inti Kenegaraan.

SedangkanDosen Fakultas Ushuluddin dan Study Islam (UINSU) Faisal dan Aswan Jaya membahas topik: “SBY dan Jokowi Hubungan keduanya dengan Kelompok Islam”.

Shohibul Anshor menyatakan, negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pengaturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya.

Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan.

Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut.

“Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya. Presiden boleh berganti atau tidak, namun sistem harus berganti,” sebutnya.

Sabar Sihite, dalam kesempatan itu menyebutkan kita sebagai warga negara yang bail akan tetap aktif dalam mengikuti perkembangan pemerintahan ini

“Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah, bahwa saya percaya, kita semua akan tetap aktif memberikan sumbangsih pemikiran dan perhatian dalam mengikuti perkembangan pemerintahan kita, dari waktu ke waktu,” sebut Sabar Sihite.

Dia menambahkan, kewajiban sebagai warga negara untuk benar benar memahami pemerintahan.

“Ini masih kegiatan warning up, artinya bahwa kita akan merencanakan nanti dialog yang lebih efektif pada 21 Juni mendatang. Hari ini kita memulai dan akan merencanakan kegiatan lebih maksimal,” ujar Sabar. (hbm/snc)