SimadaNews.com-Ratusan masyarakat melakukan unjukrasa di Mapolda Sumut, Senin (24/9). Mereka meminta pihak kepolisian, membasmi aksi premanisme dan aksi mafia tanah yang kerap terjadi di Sumut.
Massa sebelumnya beroasi menyampaikan tuntutan di di luar pagar Mapolda. Tetapi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Adrianto, memberikan izin supaya pengunjukrasa masuk ke lokasi Mapolda Sumut, dan mengajak massa berdialog.
“Kalau ada proses yang tidak benar mengenai persoalan tanah warga, nanti kita benahi kita perjuangkan bersama. Selama masyarakat ikut mendukung Polri menjaga ketertiban umum, maka persoalan apa pun bisa diselesaikan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.
Irjen Pol Agus Andrianto, yang didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Kabagpensat Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Yusri Yunus, serta Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, menuturkan, pihaknya selalu komit dalam penegakan hukum dan berharap aksi yang dilakukan masyarakat juga tetap dapat menjaga ketertiban umum.
“Semua kami terima dan selepas dari sini, jangan sampai mudah disusupi. Kita jaga bersama keamanan dan ketertiban, situasi yang kondusif ini jangan sampai dikacaukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang ingin saling membenturkan,”minta Kapolda.
Dia meyakinkan massa, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan. “Jadi tak perlu selalu dengan demonstrasi, kedepan cukup beberapa orang saja perwakilan, pasti kami terima kita duduk bersama,” pungkasnya.
Sementara, Syamsul Hilal salah seorang perwaklan massa mengatakan, pentingnya aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian lebih serius menangani berbagai intimidasi yang dialami masyarakat atas sejumah konflik sengketa tanah di Sumut.
“Hukum itu harus ditegakan, hukum tertinggi yakni konstitusi, Undang-undang Dasar 1945. Kemudian ada undang-undang, dimana jelas disebutkan pasal 33 Bumi, Air dan Udara dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi undang-undang agraria ini masih sulit (diterapkan) sejak orde baru,” ungkapnya.
Hilal menerangkan, masyarakat pasti berada di belakang Kapolda Sumut.
“Kita dukung seribu persen bapak Kapolda kita,” teriaknya yang disambut yel-yel dukungan kepada Kapolda.
Mantan anggota DPRD Sumut ini bersama masyarakat yang tidak hanya sempat ikut demonstrasi ini meminta tolong, agar keadilan terwujud nyata bagi rakyat kecil yang telah sekian lama didzolimi.
“Ukur ulang semua Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, sebagian besar tanah rakyat berada di dalam HGU, dimanipulasi. Data kami semua punya lengkap,” tegas Hilal. (ali/snc)
