SimadaNews.com-Partuppuan Pemangku Adat dan Budaya (PPAB) Simalungun, menggelar Halal Bi Halal yang dirangkai dengan Mangalop Riah Pasal Pemekaran Kabupaten Simalungun, Kamis 11 Mei 2023, di Hotel Sapadia Kota Pematang Siantar.
Prof. Dr. Hasyim Purba SH, sebagai salah satu pembicara mengatakan, ecara kajian akademis, Kabupaten Simalungun memenuhi syarat untuk mekar.
“Untuk pemekaran provinsi, biarlah Kabupaten Simalungun tetap Simalungun di Sumatera Utara. Simalungun mekar menjadi dua kita dukung,” katanya.
Sementara pembicara Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku mantan rektor UNIMED mengatakan, pemekaran hukumnya sekarang sudah wajib.
“Bupati RHS sudah membuka, ini tinggal tindaklanjut. Ada banyak orang punya pengalaman dan potensi, ini harus segera tidak lagi menunggu,” katanya memotivasi.
Dikatakannya, pemekaran bukan lagi bicara persoalan hak tapi merupakan keadilan.
“Bupati menyampaikan potensi di Kabupaten Simalungun sudah bagus, namun dengan luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran maka pembangunan di Kabupaten Simalungun tidak bisa merata,” sebutnya.
Anggota DPR RI, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin dalam penyampaiannya, mengaku kagum akan keindahan destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Simalungun.
“Ada sekitar 200 destinasi wisata. Namun Kabupaten Simalungun tidak memiliki sekolah wisata,” katanya.
Lanjut Dhojar Arifin, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan dan akan dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Diploma bidang Pariwisata.
“Untuk Tahun 2023 akan dibangun perpustakaan di Simalungun senilai Rp10 miliar. Saya senang dengan pertemuan ini. Simalungun sangat besar. Bupati sudah menyatakan untuk pemekaran Simalungun. Dengan wilayah yang begitu luas, tidak akan mungkin bupati mampu membangun dengan merata,” ujarnya.
Ditambahkannya, yang menjadi kekuatiran jika Simalungun mekar maka hilang budaya.
“Sejarahnya tanggal 3 Pebruari 1946, Simalungun menyatakan setia dan mendukung Republik Indonesia. Saya akan bicara dengan Ketua komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan wakil Junimart Girsang untuk mendorong percepatan kabupaten Simalungun untuk kemakmuran,” katanya.
Salah seorang Tokoh Simalungun, Syahmidun Saragih, SSos mengaku mengapresiasi keberanian Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga yang siap sebagai penglima dalam pemekaran Kabupaten Siamlungun.
“Saya baru lihat ada Bupati yang siap jadi panglima perang pada pemekaran kabupaten Simalungun,” kata mantan Ketua DPRD Simalungun itu bangga.
Hal senada disampaikan mantan Bupati Simalungun, Ir. Jhon Hugo Silalahi. Dikatakannya pada PB 72, ibukota kabupaten Simalungun sudah ditetapakan berdiri di Kecamatan Raya.
“Pemekaran Kabupaten Simalungun menurut saya sudah pernah dibahas di DPRD Simalungun dan Saat saya di DPRD Provinsi Sumut juga berkembang dan sudah dibahas. Ini yang perlu kita pertanyakan ke senayan, sudah sejauh mana perkembangan pemekaran Simalungun,” ujarnya.
Sementara Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH menyampaikan siap mendukung pemekaran Kabupaten Simalungun.
“98 persen pemekaran berdampak positif. Kedepan, mari kita bersatu. Saya selaku Bupati dan pribadi menyatakan siap mendukung,” tegasnya.
Bupati menyarankan akan segera dilakukan pembentukan pokja untuk pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut.
Hal senada juga disampaikan Perwakilan pemuda, HIMAPSI, KNPI dan PP menyatakan siap mendukung pemekaran. (snc)
Discussion about this post