SimadaNews.com-“Saya lagi hamil, saya butuh uang untuk menghidupi keluarga. Bagaimana dengan Rp1 juta bisa memenuhi kebutuhan. Tolong jangan kurangi gaji kami” ungkapan itu disampaikan perempuan berkerudung merah dan berbaju putih di depan kantor DPRD Simalungun, Selasa (25/9).
Tangan kanan perempuan itu memegang pengeras suara, sedangkan tangan kiri yang memegang handphone sesekali memegang tubuhnya yang sedang berbadan dua (hamil).
Sembari berorasi menyampaikan tuntutan dan kekecewaannya, perempuan yang diketahui merupakan honorer Dinas Kesehatan Simalungun itu, menitikan air mata. Suaranya begitu berat, karena beberapa kali menahan tangisnya karena kebijakan Pemkab Simalungun yang memotong gaji para honorer.
Orator lain, juga menjerit ketika meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pengurangan gaji itu. Mereka menjerit dan mengeluarkan air mata di depan gerbang kantor DPRD Simalungun.
“Hanya sebatas itu penghargaan yang diberikan kepada kami. Padahal kami sudah lama mengabdi di Pemkab Simalungun ini,” jerit seorang perempuan menggunakan pengeras suara.
Ratusan honorer Pemkab Simalungun itu, memang sejak pagi sudah melakukan unjukrasa di halaman kantor Bupati Simalungun. Di kantor itu, tidak satupun pejabat Pemkab Simalungun yang datang menemui para honorer. Selanjutnya, para honorer melanjutkan aksi di depan kantor DPRD Simalungun.
Bebepara lama mereka berorasi di depan gerbang kantor wakil rakyat itu. Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba mendatangi para pengunjukrasa dan mengajak berdialog membicarakan permasalahan yang menjadi tuntutan para honorer. Pada kesempatan itu, Drs Johalim Purba, menawarkan supaya honorer masuk ke lingkungan kantor DPRD dan perwakilan masuk ke dalam ruangan untuk berdialog. Tetapi ajakan Ketua DPRD, ditolak para honorer.
“Kami tidak mau perwakilan saja. Kami ingin semua mendengarkan apa yang dibicarakan,” kata para pengunjukrasa.
Para pengunjukrasa kemudian melanjutkan orasi mereka di depan gerbang masuk kantor DPRD. Sedangkan Ketua DPRD, kembali ke dalam lingkungan kantor DPRD berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani.
“Kita tadi sudah ajak baik-baik supaya semuanya masuk ke dalam lingkungan kantor DPRD. Honorer bisa masuk dan berdialog bersama. Tapi mereka tidak mau,” kata Drs Johalim Purba kepada sejumlah wartawan yang berada di depan ruangan Ketua DPRD Simalungun.
Sedangkan aksi honorer berlanjut, Drs Johalim Purba dan Timbul Jaya Sibarani, melakukan diskusi di ruangan Ketua DPRD Simalungun. Tidak berapa lama, keduanya pun kembali mendatangi para honorer dan memberikan penjelasan.
Keduanya menjelaskan, apa yang menjadi tuntutan para honorer sudah mereka lakukan pembahasan dan rapat-rapat pembahasan sudah dijadwalkan. Bahkan, beberapa kali dalam pembahasan, pihak DPRD sudah menyampaikan supaya pihak eksekutif terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya bisa menampung anggaran yang dibutuhkan menyelesaikan keluhan para honorer.
“Kita sudah bahas keluhan bapak ibu honorer. Kita sudah jadwalkan rapat pembahasan KUA-PPAS supaya nantinya bisa memberikan solusi,” kata kedua pimpinan DPRD itu.
Namun penjelasan yang disampaikan kedua pimpinan DPRD itu, tidak membuat puas para honorer. Para honorer tetap memastikan, supaya ada keputusan tentang gaji honorer tetap Rp2 juta per bulan dan gaji tahun sebelumnya dibayarkan.
Terakhir, kedua pimpinan DPRD itu mempersilahkan para honorer masuk ke dalam lingkungan kantor DPRD. Sedangkan keduanya kembali masuk ke ruangan DPRD untuk melanjutkan rapat pembahasan dan berusaha menghadirkan pihak eksekutif supaya berdialog dengan para honorer.
Tetapi hingga sore hari, pihak eksekutif baik Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tidak kunjung hadir di kantor DPRD, sehingga para honorer memilih bertahan dan melakukan aksi menginap di halaman kantor DPRD.
“Kita menginap di sini (kantor DPRD) sampai tuntutan kita diterima. Hidup honorer, solid sampai maliklik,” kata salah seorang honorer menyemangiti rekan-rekannya yang duduk di teras-teras kantor DPRD Simalungun.
Sedangkan Ketua Forum Guru Honorer Simalungun, Ganda Armando Silalahi, menyampakan, mereka melakukan aksi menginap di depan kantor DPRD, karena apa yang menjadi tuntutan para honorer tidak dipenuhi Pemkab dan DPRD Simalungun. (manto/snc)
