Kelompok “Gerakan Rakyat Melawan” Minta Izin PT TPL di Tano Batak Dicabut

SimadaNews.com – Puluhan mahasiswa dari kelompok Gerakan Rakyat Melawan gelar aksi damai di depan gerbang kampus Universitas Simalungun (USI), Pematangsiantar, Sabtu (05/06/2021).

Aksi yang turut mengundang elemen masyarakat dan mahasiswa tersebut dipimpin Dofasep Hutahaean.

Dalam orasinya, ia mengatakan, selama PT TPL (Topa Pulp Lestari) masih tetap beroperasi mereka akan selalu mengkonsolidasikan semua elemen untuk kembali turun ke jalan.

“Aksi hari ini hanya sebagai kritik atas pengerusakan lingkungan yang makin massif di kawasan Tano Batak,” katanya.

Arianto Sitorus, koordinator aksi mengatakan, mengingat hak-hak masyarakat adat yang diakui dalam UUPA, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta perundang-undangan lainnya.

Menurutnya, masyarakat adat Tano Batak sudah gerah akibat perampasan wilayah adat yang dilakukan PT TPL yang menimbulkan banyak dampak terhadap masyarakat.

“Saat ini, sumber mata pencarian masyarakat adat di wilayah konsesi terus mengalami penurunan karena kerusakan ladang pertanian dan gagal panen, kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih. Mirisnya lagi, adanya dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan PT TPL telah melanggar perlindungan terhadap masyarakat adat, ihwal ini juga tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM,” ucapnya dalam orasinya.

Di tengah demonstrasi, peserta aksi juga turut melakukan penghadangan truk pengangkut kayu yang melintas dan diduga milik perusahaan TPL serta melakukan aksi teatrikal di depannya.

Adapun poin tuntutan yang disampaikan kelompok Gerilyawan adalah sebagai berikut: mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menghentikan pemberian izin konsesi dan mencabut izin PT TPL di Tano Batak; melakukan perbaikan serta pemulihan kawasan Tano Batak dan mengganti kerugian akibat kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini; mengembalikan hak masyarakat adat terhadap tanahnya; menghentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap masyarakat adat; dan meminta pihak kepolisian untuk berpihak kepada rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. (soemardi sinaga)