Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi. Kalau stabilitasnya berlebihan, maka tingkat demokrasi akan menurun. Sebaliknya, jika iklim demokrasi berlebihan, stabilitas politik kurang, negara itu jadi carut marut.
“Di sinilah tampak, betapa beda demokrasi dan anarkis itu amat tipis,” kata Moeldoko. Ia menguraikan, saat ini Indeks Demokrasi Indonesia di angka 72,11 (2017) cukup baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya sebesar 70,09. Indeks demokrasi itu dipengaruhi aspek kebebasan berpendapat di angka 78,75, lembaga demokrasi 72,49 dan kegiatan kaderisasi partai politik di level 68,91.
Adapun pada Indeks Kerukunan Beragama, survei menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut angka kerukunan beragama di Indonesia masuk dalam kategori ‘tinggi’. Pada 2017, Indeks Kerukunan Beragama kita ada pada angka 72,2.
Stabilitas politik membawa pengaruh positif pada kondisi ekonomi Indonesia. Moeldoko mengatakan, menjelang masa pemerintahannya, Jokowi menjanjikan membuka 10 juta lapangan kerja.
“Saat ini, 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, sudah ada 8,7 juta lapangan kerja. Sedikit lagi tercapai target itu,” kata Moeldoko.
Selain itu, di era pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,8 persen alias di bawah satu digit. “Presiden Jokowi bekerja keras agar negara kita berjalan baik ke depan,” tegasnya.
