Dia meminta kepada perangkat desa, supaya jangan beranggapan dipersulit dalam proses penyaluran dana desa dan penyampain LKPj. Sebab, sesuai amanah peraturan tentang pengelolaan dana desa seta imbauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumut, penyampaikan LKPj tidak diperbolehkan lagi secara manual tetapi harus menggunakan Aplikasi Siskudes.

“Sebenarnya, pengelolan dana desa Tahun 2017 sudah mendapat lampu merah karena perangkat desa/nagori belum paham menggunakan Aplikasi Siskudes. Jadi kita  minta harus cepat perangkat memahaminya,” kata Lurinim.

Dia menambahkan, pihak BPMN sebenarnya hanya melakukan pembinaan kepada seluruh pangulu dan perangkat nagori dalam hal pengelolaan dana desa, supaya tidak terjerat hukum. (win/mas/snc)