SimadaNews.com-Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam hutan luar biasa. Dari situ tersimpan potensi ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikn Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Festival Kesatuan Pengelola Hutan Tingkat Nasional, di Hutan Pinus Mangunan, Kecamtan Dlingi Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (28/9).
Presiden mengatakan, fungsi hutan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga berperan sebagai sumber kehidupan masyarakat.
“Saya pernah bertemu dengan beberapa kepala negara dari Skandinavia. Mereka cerita kehidupan sehari-hari dan perputaran ekonomi yang ada di negara itu contoh Norwegia, Finlandia dan Denmark, banyak yang hanya hidup dari sektor industri kehutanan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, di Indonesia, kekayaan hutan yang ada selama ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Hutan selama ini belum mampu dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan.
“Fakta yang ada, ini yang harus kita perbaiki, di negara kita masyarakat kita yang hidup baik di sekitar maupun di kawasan hutan justru miskin. Seharusnya terbalik, masyarakat yang hidup di sekitar atau di dalam hutan harusnya makmur,” kata Presiden.
Maka itu, lanjut kepada negara, dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui program perhutanan sosial, hutan yang ada dikelola bersama dengan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka.
“Oleh sebab itu, 4 tahun lalu saya perintahkan kepada Menteri agar membangun kelompok-kelompok usaha yang berada di hutan maupun di tepi dan pinggiran hutan,” ujarnya.
Dalam program itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disingkat dengan KPH, harus dapat berperan dalam membangun pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan.
Presiden Jokowi menuturkan, sudah menjadi tugas bagi KPH untuk dapat membimbing masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan kekayaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
“Kita ini ada lahan, ada orang yang bisa menanam, tapi kok enggak (mulai) menanam. Ini tugasnya KPH untuk membimbing, mengajak, dan mengawal. Kalau rakyat sudah berjalan dan merasakan hasilnya enggak usah disuruh semua akan tanam,” tuturnya.
Dia mengingatkan, betapa potensi industri dari hasil perhutanan rakyat ini terbuka lebar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan bahan baku perhutanan sementara kebutuhan itu belum dipenuhi secara luas.
“Padahal kalau ditanami ada yang mau beli. Ini kan hanya menyambungkan, yang menengahi ini harus ada. Siapa? KPH. Tugas-tugas seperti ini adalah tugas lapangan, bukan tugas administratif,” imbuhnya.
Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk dapat mengembangkan dan menjalankan program perhutanan sosial di lebih banyak daerah di Tanah Air. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.
“Tugas saya adalah mengejar menteri terus agar hal-hal ini bisa dilaksanakan di lapangan. Menterinya juga mengejar kepala-kepala KPH. Kepala KPH juga mrngejar yang ada di bawahnya. Kerja memang harus seperti itu,” tandasnya. (rel/snc)
