SimadaNews.com-Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS), berunjukrasa di Kantor DPRD Simalungun, Senin (3/9). Mereka meminta supaya DPRD mempejuangkan aspirasi para guru honorer.
Para guru honorer hadir membawa spanduk dan sejumlah poster karton yang berisi berbagai tuntutan mereka.
”Jangan Pada Tidur DPRD” bunyi salah satu poster yang dibawa salah seorang guru.
Ada juga poster berbunyi ”Stop Intimidasi Terhadap Guru Honor” ”Naikkan Gaji Guru Honorer” ”Jangan Potong Gaji Kami” ”Bayarkan 6 Bulan Gaji Kami” dan berbagai tulisan lainnya.
Dalam orasisinya, Ketua FGHS Ganda A Silalahi, meminta supaya DPRD serius memperjuangkan nasib guru honorer di Simalungun.
“DRPD harus serius. Tidak ada pernah gaji turun. Kami memohon sangat supaya gaji tetap Rp2 juta per bulan,” kata Ganda.
Ganda menegaskan, bahwa kebijakan yang dilakukan Pemkab Simalungun dengan mengurangi gaji para guru honerer, merupakan bentuk diskriminasi.
Menanggapi unjuk rasa FGHS, Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba bersama sejumlah anggota dewan lainnya mengajak para guru melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam RDP, Ganda menyampaikan Surat Keputusan (SK) guru honor juga belum diterbitkan Pemkab Simalungun.
” Kami meminta supaya SK kami segera diterbitkan SK,” minta Ganda.
Ketua DPRD Simalungun, Drs Johalim Purba, menanggapi aspirasi para guru menyatakan, hal yang paling memungkinkan dilakukan adalah melakukan rasionalisasi anggaran.
”Kita sebenarnya sudah mau membahas. Kadisdik sudah berada di DPRD, untuk membahahas permasalahan para guru honorer,” katanya.
Menurut Johalim, DPRD sangat cermat mendengar apa yang menjadi tuntutan FGHS. Sebab, para guru harus mendapatkan perhatian yang baik
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani. Dia menambahkan, sampai hari ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan mengenai penurunan gaji guru honorer.
“Belum sampai kepada kami dan hari ini akan dibahas,” ucap Timbul.
Dia juga menyampaikan, DPRD Simalunun sepakat honorr pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi perhatian. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Pembahasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (P-APBD) mulai 3 September sampai dengan 4 Oktober 2018. Pembahasan ini harus menyeluruh dan kami akan membahasnya,” kata Timbul.
Anggota DPRD Simalungun, Bernard Damanik, menyambut baik kedatangan para guru dan akan menyikapi tuntutan mereka di P-APBD dan pihaknya akan berjuang merealisasikan tuntutan para guru honorer.
Setelah RDP, para guru kemudian membubarkan diri dari ruang rapat. Mereka kembali berkumpul di depan kantor DPRD, membahas rencana selanjutnya atas tuntutan mereka, kemudian tidak berapa lama membubarkan diri dari dengan tertib dari kantor DPRD. (s/snc)
