Tata Kelola Pemerintahan tak Berjalan Baik, DPRD: Simalungun Butuh Perubahan

SimadaNews.com-Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Ikhwanudin Nasution, menilai Simalungun memerlukan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan.

Menurut Ikhwanudin, selama periode kepemimpinan JR Saragih sebagai bupati, tata kelola pemerintahan berjalan dengan sangat tidak baik.

Penggunaan APBD Simalungun yang paling dikritik politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Saat dilakukan pembahasan mengenai APBD Perubahan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Simalungun ingin menaikkan pendapatan daerah.

“Padahal tidak ada sumber pendapatan yang jelas. Pembahasan akhirnya deadlock. Setelah kami konsultasi ke provinsi, tidak diperbolehkan ada penambahan lebih dari 5 persen atau sampai 10 persen. Tapi mereka ingin menaikkannya hingga 50 persen,” kata Ikhwanudin di Bandar Masilam, Rabu 30 September 2020.

Ikhwanudin menilai rencana tersebut tidak rasional.

Ia khawatir rencana tersebut justru membebani masyarakat.

“Jika target menaikkan hingga 50 persen tidak bisa didapatkan, maka akan menjadi utang dan harus dibayar pada tahun 2021. Kalau harus bayar utang, maka tidak akan adalagi pembangunan di Simalungun, apalagi pendapatan asli daerah (PAD) Simalungun sangat rendah,” jelas Ikhwanudin.

Ikhwanudin mengatakan, persoalan lain yang terus menghinggapi pemerintahan JR Saragih juga terkait pungutan liar (pungli). Selama ini, ada banyak masyarakat yang terpaksa menyetor hingga Rp 10 juta untuk bisa jadi pekerja honorer.

Padahal gaji yang mereka terima hanya Rp1 juta. Tahun ini, ungkap Ikhwanuddin, sebanyak 4.000 pekerja honorer terancam tidak dibayar gajinya. Ini karena anggarannya sudah dipakai untuk biaya Covid-19. Sesuai aturan, anggaran pekerja honorer tidak bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Sesuai aturan, uang yang boleh digunakan untuk dana covid adalah dari alokasi biaya perjalanan dinas, atau biaya-biaya yang tidak terkait dengan gaji. Dulu kami anggarkan gaji untuk pekerja honorer itu Rp2 juta. Tapi dipotong Rp1 juta dengan alasan keuangan daerah tidak cukup. Kini, Rp1 juta pun tidak bisa terbayar. Malu jadinya kita menatap para pekerja honorer,” ungkap Ikhwanudin.

Ikhwanudin menilai, kehadiran Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) dan Zonny Waldi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun mampu menjawab setumpuk persoalan tersebut. PKS, menurutnya, telah mempelajari komitmen, visi-misi, juga program kerja dari seluruh calon di Pilkada Simalungun.

Namun, hanya pasangan nomor urut satu, yakni RHS dan Zonny Waldi, yang mampu membawa perubahan di Simalungun. “RHS itu tokoh yang sukses di bidang ekonomi. Beliau berjanji tidak akan mengambil uang yang telah diberikan untuk Simalungun, juga tidak akan mengutip biaya apa pun untuk kenaikan jabatan, pangkat, termasuk untuk pekerja honorer,” tutur Ikhwanudin.

Sementara Zonny Waldi, kata Ikhwanudin, telah memiliki segudang pengalaman di dunia birokrasi.

“Bapak Zonny ingin meperbaiki tata kelola birokrasi dan pelayanan publik. Ada banyak mimpi dari Bapak Zonny tentang Simalungun, seperti ingin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola birokrasi yang selama ini sangat tidak baik,” ungkapnya. (snc)