SimadaNews.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuatkan kebijakan, supaya 20 persen lahan atas pelepasan kawasan hutan dialokasi untuk perkebunan rakyat.
Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam inpres itu, disebutkan penundaan dan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit diberlakukan bagi: permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif, dan atau permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.
“Penundaan dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,” bunyi diktum kedua poin 2 Inpres tersebut.
Presiden menginstruksikan, kepada Menteri LHK untuk melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mencakup, nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, dan tanggal penerbitan.
Berdasarkan data tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri LHK untuk melakukan evaluasi terhadap, pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif, dan/atau terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau tukar menukar dan dipindahtangankan pada pihak lain.
Perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, dan pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/High Coservation Value Forest (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Melalui Inpres tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan.
Dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan Menteri LHK untuk melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20 persen untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Kepadan Menteri Pertanian, diminta melakukan evaluasi terhadap proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan yang telah diterbitkan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budi daya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20 persen dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
Sementara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Presiden menginstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap, sesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang; realiasasi pemanfaatkan HGU perkebunan kelapa sawit, peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran BPN. Dan pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga diminta melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20 persen dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan kelapa sawit. (snc)
sumber:setkab.go.id
