SimadaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di tahun 2021, tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 khususnya bidang kesehatan apabila kondisi Covid-19 belum membaik, karena kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai mengikuti Refleksi Akhir Tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 secara virtual, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (28/12/2020).
Selain itu, kata Gubernur, Pemprov Sumut juga akan mengupayakan segala kekurangan di bidang pangan, seperti stok bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya.
Gubernur mengakui, akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan pembangunan, khususnya beberapa program prioritas pembangunan Sumut terganggu. Dana APBN tahun 2020 untuk Sumut Rp7 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah direncanakan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi.
“Program prioritas itu ada ketenagakerjaan yang harus kita bangkitkan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta infrastruktur. Itu semua terganggu akibat adanya Covid-19. Kita tidak boleh berhenti, kita hadapi ini dengan seksama dan harus bahu-membahu serta bergandengan tangan sehingga kita mampu keluar dari kesulitan ini,” ujar Edy Rahmayadi.
Di Atas Rata-Rata Nasional
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Sumut yang saat ini berada di atas rata-rata nasional.
Pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan III berada di posisi minus 2,60% year on year (yoy), sementara nasional berada di posisi minus 3,49 % (yoy).
“Kuartal ketiga di Sumut minus 2,60 %, lebih tinggi dari nasional minus 3,49 %. Terima kasih kepada Pak Gubernur atas leadership-nya, namun ini perlu terus diperhatikan sebab Sumut memiliki peran penting yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera,” kata Hadiyanto.
Selain itu, Hadiyanto berharap kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk segera mengeksekusi program dan kegiatan APBD 2021, sehingga dapat mempercepat penanganan Covid-19 di daerah.
Menurutnya peran belanja negara sangat penting mendorong percepatan penanganan Covid-19.
“Diharapkan semua kementerian, lembaga dan Pemda dapat menjalankan langkah strategis guna mempercepat penanganan Covid-19 di daerah,” ujar Hadiyanto.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan refleksi tersebut diadakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi performa APBN 2020, serta pemberian masukan pelaksanaan anggaran 2021.
“2020 merupakan tahun yang ekstraordinary dan luar biasa. Tahun ini kita bekerja luar biasa keras dibanding dengan tahun sebelumnya. Kita menyadari dampak Covid-19 sampai saat ini belum menggembirakan,” kata Tiarta. (Humas Provsu)
