SimadaNews.com-Tiga anggota DPRD Kota Siantar Mangatas Silalahi, Kennedy Parapat dan Hotman Kamaluddin Munthe keluar dan duduk dilantai depan pintu masuk kantor bersama puluhan pedagang balimber dan mahasiswa yang kembali datang melakukan aksi demontrasi Selasa (17/4) siang sekira pukul 10.30 Wib.
Setiba dihalaman kantor DPRD di Jalan Adam Malik Kecamatan Siantar Barat ternyata puluhan massa dihadang sejumlah Satpol PP didepan pintu masuk karena para anggota dewan sedang melaksanakan rapat dengan pengurus Etnis Simalungun sembari bersorak “DPRD Pembohong”,.
Massa dikoordinir marga Silalahi dan David Marpaung itu pun mengajak sabar menunggu 15 menit. Namun 15 menit ditunggu ternyata tidak ada satupun anggota dewan yang keluar sehingga puluhan massa pun marah dan terlibat aksi dorong dorongan dengan Satpol PP karena mau menerobos masuk.
Kondisi mulai memanas, tiga anggota dewan keluar menemui massa bahkan duduk dilantai sesuai permintaan massa. David Marpaung dan Silalahi pun menyampaikan pernyataan sikap. Dimana kedatangan kembali pedagang dan mahasiswa menuntut janji DPRD Kota Siantar untuk melakukan rapat dengar pendapatvl antar aliansi pedagang dan mahasiswa dengan Pemko Siantar dan PD PHJ. Pemko Siantar selaku pemilik PD PHJ untuk mempertemukan pedagang dan mahasiswa juga tidak ditepati. Sebaliknya Wali Kota maupun PD PHJ terus saja berkoar koar di media massa.
Melihat kenyataan itu aliansi pedagang balerong, kaki lima dan kios tempel menyatakan sikap menolak skema revitalisasi dan penataan dilakukan PD PHJ dalam bentuk pembangunan balerong yang menitik beratkan biaya prmbangunan kepada pedagang dengan harga yang tak terjangkau pedagang kaki lima (PKL) berupa biaya Rp65 juta, pedagang balerong Rp 8 juta per satu Kartu Ijin Berjualan (KIB) padahal hanya berupa bangunan terbuka dan pedagang kios tempel Rp8 juta per kios.
Menolak waktu pembangunan balerong ditetapkan PD PHJ yaitu bulan April 2018 selesai. Mengingat sosialisasi baru dilakukan diakhir bulan Maret sehingga pedagang tidak memiliki kesiapan finansial dan mental. Selain itu waktu pembangunan berdekatan dengan hari Raya Idul Fitri. Menolak dijadikannya pedagang sebagai sapi perah PD PHJ dalam menutupi kerusakkan finansial akibat amburadulnya manajemen PD PHJ.
Mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penganiayaan rekan seperjuangan kami mahasiswa dari FKIP Nommensen sekaligus kader GMNI Siantar dan meminta tanggung jawab Walikota atas aksi fasis dan refresip Satpol PP Siantar dalam menghadapi aksi damai pedagang sehingga mengakibatkan jatuhnya korban dikalangan mahasiswa.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi menanggapi para aliansi pedagang dan mahasiswa akan diundang pertemuan diruang gabungan komisi DPRD Kota Siantar pada hari Jumat (20/4) pagi sekira pukul 10.00 Wib. Komisi II juga akan memanggil Dirut PD PHJ untuk hadir pertemuan itu lalu hasil kesepakatan pertemuan itu akan dusampaikan ke Wali Kota.
“Hari jumat nanti kami akan undang pertemuan dengan pedagang dan mahasiswa. Hanya perwakilan 40 orang yang bisa masuk sedangkan selebihnya mendengar diluar karena pertemuan itu terbuka dan menggunakan microfon. Bila besok Ketua DPRD tidak mau menandatangani undangan pertemuan itu, saya sebagai wakil ketua yang akan menandatangani”,ujar Mangatas.
Adanya jawaban itu puluhan massa pun melanjutkan aksi demo kekantor Balai Kota di Jalan Merdeka. (esa/snc)
