SimadaNews.com-Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando, ditangkap pada Minggu dini hari di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Selain Remigo, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta. Sebanyak 2 orang ditangkap di Jakarta dan 4 orang di Medan.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan ( Kapuspen) Kemendagri Bahtiar sangat prihatin dengan terulangnya kembali deretan kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
” Kita tentunya sangat prihatin dengan terulang lagi terjeratnya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, dalam hal ini terkenanya OTT Bupati Pakpak Bharat. Padahal Mendagri tak bosan- bosannya selalu ingatkan hampir setiap pertemuan apapun tentang area rawan korupsi” ujar Bahtiar.
Bahtiar melanjutkan, mekanisme pengisian jabatan bupati, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c. Maka otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati, sampai inkrach putusan pengadilan, Kita hormati proses hukum yang berjalan.
Namun, jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 20 Pebruari 2018 yang lalu.
“Maka langsung ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) yakni Sekda,’ katanya.
Dia menyebutkan, Plh diangkat sampai ada penjabat Bupati. Penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya maka langkah berikutnya segera Gubernur Sumatera Utara mengajukan kepada Mendagri Penjabat Bupati Pakpak Bharat,
sesuai Pasal 201 ayat 11 Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.
Selain terhadap kekosongan Wakil Bupati Pakpak Barat, diimbau parpol pengusung bersepakat memgusulkan 2 nama untuk selanjutnya dipilih 1(satu) orang dalam rapat paripurna DPRD sesuai pasal 174 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemihan gubernur, bupati dan walikota. (*/snc)
