SimadaNews.com-Bupati Simalungun JR Saragih yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGT2P) Covid-19 Simalungun, sudah tiga kali disurati DPRD Simalungun, supaya segera menyampaikan laporan rincian penggunaan sekitar Rp64,4 miliar yang sudah direalisasikan untuk dana penanganan Covid-19.
Meskipun sudah tiga kali disurati, tapi Bupati Simalungun maupun secara kelembagaan TGT2P Covid-19 maupun Pemkab Simalungun, belum kunjung manyampaikan laporannya.
Itu diakui Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, ketika kembali dikonfirmasi reporter SimadaNews.com, Rabu 29 April 2019.
“Kita sudah tiga kali Bupati (JR Saragih) tentang efektifitas dan efisiensi anggaran, kemudian mengigatkan supaya menyampaikan laporan rincian penggunaan anggaran. Tapi sampai saat ini belum diserahkan,” katanya.
Ditanya apa yang sikap DPRD karena laporan tak kunjung disampaikan, Timbul Jaya Sibarani mengaku, nanti di DPRD akan ada pembahasan khusus yaitu semua penggunaan anggaran, akan disampaikan dan disesuaikan dalam perubahan yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan.
“Nanti kita surati lagi. Tapi kalaupun tidak diserahkan, nantinyakan ada pembahasan khusus yang mana nantinya disesuaikan dengan perubahan anggaran sesuai surat menteri keuangan,” kata Timbul.
Timbul juga mengaku, benar sesuai Intruksi Presiden bahwa setiap kepala daerah memiliki kewenangan melakukan relokasi dan refocusing anggaran dalam khusus penangan terkait covid-19. Namun meskipun demikian, harus tetap mengacu pada hal-hal yang wajar, efektif dan tepat sasaran.
“Silah dia (Bupati) melaksanakan kegiatan apa saja, namun nantinya dalam penyesuaian anggaran kita akan lihat, apakah kegiatan itu menyentuh atau tepat sasaran? Apa urgensinya dengan covid-19?. Tentunya nanti dalam penyesuaian kita akan lihat semua,” sebut Timbul.
Timbul menilai, dengan kondisi saat ini Pemkab Simalungun masih belum maksimal melakukan kegiatan yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Bahkan, banyak kegiatan yang tidak urgensi dalam penanganan Covid-19.
“Belum maksimal langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan covid-19. Seharunya eksekutif itu bisa melakukan komunikasi intens dengan DPRD, supaya lebih mudah memahami apa program terkait Covid-19 khususnya dalam penyesuaian anggaran,” ujarnya.
Timbul menambahkan, harusnya kondisi pandemic covid-19 ini bisa menjadi momentum memberikan hal yang maksimal dalam alokasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat fokus di tiga sektor.
Tiga sektor itu, tambah Timbul, yakni sektor kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian di sektor pertanian seperti memberikan bantuan bibit dan subsisidi pupuk bagi petani, memberikan bantuan kepada masyarakat supaya bisa melakanakan UMKM.
“Intinya lebih fokus dan maksimal. Jadi yang diberikan kepada masyarakat itu bukan ikan, tapi pancing supaya masyarakat bisa mendapatkan ikan yang lebih besar,” ujar Timbul. (snc)
Laporan: Robin Silaban
Editor: Hermanto Sipayung
