SimadaNews.com – Keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba sebagai destinasi super-super prioritas tentunya didukung pembangunan infrastruktur sebagai aksesibilitas pendukung.
Sangat disayangkan, pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki di kawasan pariwisata Kota Balige, Kabupaten Toba, sumber dana APBN Rp 5.938.202.000, yang dikelola Kementerian PU PR melalui Dirjen Bina Marga yang saat ini sedang dilaksanakan menimbulkan persoalan lingkungan dan dinilai mengurangi estetika hingga mengundang perhatian para pemerhati dan pecinta lingkungan.
“Salah satu isi dari dokumen kontrak pekerjaan tersebut tidak terlepas dari keselamatan kesehatan kerja atau K3 yang tidak bisa diabaikan pihak pelaksana, namun realitanya lihat saja,” sebut Rinaldy Hutajulu, menanggapi kondisi pembangunan pedestrian di Balige, Kabupaten Toba, Selasa (20/10).
Material bongkaran yang dibiarkan bergeletakan di pinggiran jalan, lanjutnya, selain mengurangi suguhan keindahan wisata bahkan memungkinkan menimbulkan korban dan kecelakaan.
“Hendaknya pihak pelaksana dalam hal ini Bina Marga provinsi memperhatikan terkait hal itu. Perusahaan itu harusnya diberi teguran karena tidak ada rambu,” imbuhnya.
Sementara itu, salah seorang pegiat pariwisata, Patrick Lumbanraja, menyebutkan, upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu menuntut keseriusan dalam memberikan produk berkualitas tinggi, diantaranya kebersihan, kenyamanan dan keindahan.
“Setiap pekerjaan pembangunan dari pemerintah pasti ada dampak positif dan negatif. Yang kurang itu mitigasi dampak negatif dari pekerjaan itu, tentunya SOP nya”, sebut Patrick yang dikenal notabene salah satu fasilitator KSPN Danau Toba.
Masa depan pariwisata sebagai sumber devisa negara yang utama, lanjut Patrick, merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat, utamanya memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga memberikan kenangan yang baik dengan harapan wisatawan dapat kembali ke destinasi yang pernah dikunjungi.
“Kondisi seperti ini memang mengurangi kenyamanan wisatawan. Namun, masyarakat di sini pun pastinya terganggu, karena berbicara pariwisata itu tentu diawali dari masyarakat setempat dulu. Harapan, mitigasi dampak negatif pembangunan itu, kita harus belajar disiplin yang dimulai dari diri sendiri,” katanya. (Jaya)
