Oleh | Iqb@l M@ngun S@rwoto
KAUM sumbu pendek itu, komunitas yang gampang disulut api, dan langsung terbakar. Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP), tidaklah demikian.
Ketika Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani, digadang-gadang akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako, kaum sumbu pendek itu, pada meradang.
Salah satu dari kaum sumbu pendek itu — gampang menyala tersulut api — adalah Gianto Wijaya. Mirisnya, dianya Ketua Barisan Relawan Pendukung Jokowi (Bara JP) Jawa Timur, yang sama dengan sejumlah sumbu pendek lainnya, meradang dan bereaksi keras, kemudian ngomong ngelantur minta Sri Mulyani diganti saja.
Sungguh sangat mengecewakan, Bara JP yang demikian elegan dalam menyikapi permasalahan apa pun, harus “tercoreng” dengan prilaku sumbu pendek, yang menjadi dangkal dalam mencermati masalah. Gianto Wijaya, kenapa bawa-bawa nama Bara JP?
SEHARUSNYA SUDAH JELAS
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan pokok atau sembako hingga saat ini masih belum dibahas dengan DPR.
Seharusnya, sebagai Bara JP, Gianto Wijaya, memperkaya data sebelum nyeplak sana-nyeplak sini. Bukankah — dalam kesepakatan tidak tertulis atau kalau pun ada tertulis — Bara JP bergerak dengan standar yang terukur, teruji dan membangun. Bukan kaleng-kaleng.
Gianto Wijaya — bersama teman-temannya yang bersumbu pendek itu — juga mengabaikan, apa yang disampaikan Kunta Wibawa, yang menegaskan bahwa rencana pemerintah tersebut pun masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian Keuangan dan belum akan berlaku dalam waktu dekat.
“Dengan DPR belum dilakukan pembahasan dan ini berlakunya bukan sekarang,” katanya dalam acara Kemenkeu Corpu Talk, Kamis (10/06/2021).
PAJAK YANG LEBIH BAIK DAN ADIL
Kunta mengatakan, reformasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak lain untuk menciptakan sistem perpajakan yang semakin baik dan adil.
“Kita akan lihat kapan kita akan memberlakukannya, tapi upaya untuk membuat pajak yang lebih baik dan adil, itu yang diinginkan,” jelasnya.
Gianto Wijaya perlu mencatat, berdasarkan berkas rumusan RUU KUP, ada tiga opsi yang akan dilakukan pemerintah untuk pengenaan tarif PPN barang kebutuhan pokok.
Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan 12 persen. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final 1 persen.
Seharusnya, Gianto Wijaya bersama barisannya, tidak menggunakan kacamata kuda, dengan hanya melihat angka 12 persen, dengan mengabaikan dua opsi lainnya, angka 5 persen dan 1 persen. Perlakukanlah sebuah rancangan dengan kajian-kajian yang matang. Bukan hanya karena ingin mendapatkan panggung, yang kenyataannya konyol, karena embel-embel Bara JP di melekatkan.
PELIHARAAN POLITISI BUSUK
Kekonyolan ini, semakin menguatkan memori tentang kaum sumbu pendek, yang komunitas peliharaan para politisi busuk, penjahat politik, konglomerat hitam dan para mafia proyek.
Kaum sumbu pendek ini, ada dan berada dimana-mana. Mereka ada di lingkungan pemerintahan, menjelma dengan sebutan relawan mau pun organisasi apa pun itu.
Kaum sumbu pendek ini, oleh para politisi busuk, penjahat politik, konglomerat hitam dan mafia proyek – yang juga ada dan berada dimana-mana–dijadikan alat pemicu gerakan menyebarkan isu yang mendiskreditkan siapa pun atau lembaga apa pun.
Tujuannya, agar masyarakat atau rakyat menjadi kehilangan rasa simpatik terhadap kinerja pemimpin bangsa. Agar masyarakat atau rakyat menjadi kehilangan akal sehat, kehilangan hati nurani dan daya nalar dalam memaknai kehadiran seorang pemimpin bangsa serta keberhasilan yang dicapai kurun waktu hampir 8 tahun.
Kaum sumbu pendek, yang gampang diprovokasi ini, sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Rasa itu sudah mereka gadaikan dengan harga murah kepada para politisi busuk, penjahat politik, konglomerat hitam dan mafia proyek.
Kaum sumbu pendek ini, bergerak dengan satu tujuan, yaitu bagaimana menyampaikan informasi yang berseberangan dengan kaidah-kaidah politik yang demokratif. Bagaimana mengemas informasi yang menyesatkan, sehingga masyarakat menjadi terpecah-belah.
Kaum sumbu pendek ini, dengan asupan doktrin yang menyesatkan dari para politisi busuk, penjahat politik, konglomerat hitam dan mafia proyek dan ditambah asupan dana pendukung pergerakan, bergrilya untuk menyampaikan pesan buramnya pencapaian pembangunan di bidang apa pun di negeri ini.
Patutlah mewanti-wanti kehadiran dan keberadaan kaum sumbu pendek yang sudah dirasuki kekuatan buruk untuk tujuan memuluskan sahwat ingin berkuasa penuh para politisi busuk, penjahat politik, konglomerat hitam dan mafia proyek, yang akan mereka bawa melalui Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang akan digelar 2024.
Kaum sumbu pendek ini, perlu diberi pemahaman apa itu kebajikan, apa itu agama, apa itu integritas, apa itu Indoneasia, apa itu rasa kemanusiaan dan apa itu rasa persaudaraan.
KEHADIRAN DGP
Momentum inilah, yang menjadikan kehadiran Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP), sangat penting untuk mengingatkan bahwa kita ini INDONESIA.
Kaum sumbu pendek ini, harus dijinakkan, agar mereka semua menjadi benar-benar memahami tentang kedudukan anak bangsa.
Tri Karsa DGP, mengumpulkan yang tercecer, merapikan yang berserak, dan menjemput yang tertinggal, adalah pintu masuk menyadarkan mereka yang harus kembali ke jalan benar membangun bangsa.
Mereka, kaum sumbu pendek ini, perlu diberi pemahaman tentang rasa kebersamaan. Karena, rasa kebersamaan itulah yang membuat kita dapat mengatur langkah menuju Indonesia melaju dan maju, menjadi INDONESIA GEMILANG 2024.
@Penulis, Penggerak Relawan DGP Sumut
