SimadaNews.com – Bupati Kabupaten Simalungun diwakili Wakil Bupati, H Zonny Waldi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Rabu (01/12/2021).
Wakil Bupati menyampaikan, “Semoga kehadiran para peserta FGD ini membawa berkah bagi Kabupaten Simalungun khususnya dan kawasan Danau Toba pada umumnya.”
Wakil Bupati mengatakan bahwa Pemkab Simalungun menyambut baik dilaksanakannya kegiatan FGD dengan harapan peserta dari kegiatan ini dapat memberikan informasi secara detail dan komprehensif bagaimana memajukan kawasan pembangunan khususnya tentang pariwisata di kawasan Danau Toba.
“Sebagaimana kita ketahui, Danau Toba sebagai kawasan utama pariwisata nasional diharapkan dapat menjadi Bali baru di Indonesia,” katanya.
Selain itu melalui FGD ini juga diharapkan dapat melahirkan konsep-konsep pembangunan terintegrasi secara menyeluruh, sehingga wisatawan yang datang ke kawasan Danau Toba dapat lebih menikmati keindahan alam Danau Toba tidak hanya di satu kabupaten saja.
“Ke depan melalui konsep FGD ini adanya kerjasama dengan Bali, sehingga dengan demikian pembangunan kawasan Danau Toba yang didukung dengan pariwisata bisa bangkit kembali,” katanya.
Disamping itu, Wakil Bupati juga mengingatkan saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19, untuk itu jangan melupakan kondisi ini, apalagi melalui informasi berita bahwa sudah ada varian baru.
“Ini juga harus kita waspadai bersama,” kata Wakil Bupati.
FGD ini diikuti oleh tim smart city dari smart govermance, smart ekonomi, smart living, smart branding, smart environment, smart sociaty dari 8 kabupaten dikawasan Danau Toba dan perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya perwakilan tenaga ahli dari Kemenkominfo Kawasan Toba, Barry Simorangkir menyampaikan, “Sesuai dengan komitmen bersama untuk kemajuan bersama secara kolektif kawasan super prioritas kawasan nasional Danau Toba maka komitmen tersebut harus kita terjemahkan dalam program kawasan. Kita juga mengetahui dimasa pandemi saat ini kita seharusnya banyak melahirkan kemudahan dalam kehidupan kita.”
Mengingat di kawasan Danau Toba banyak terdapat objek wisata, Barry mengatakan perlu adanya kerjasama atara pemerintah kabupaten untuk mendorong dan mempermudah perizinan kepada usaha kecil di kabupaten, apalagi hampir setiap kabupaten dikawasan Danau Toba memiliki kawasan ekonomi pariwisata.
“Kolaborasi dan kerjasama serta saling menguntungkan antar 8 kabupaten dikawasan Danau Toba ini perlu tergambar dalam FGD kawasan ini, karena kegiatan ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi kawasan Danau Toba untuk merespon kesiapan KSPN ke depan,” kata Barry.
Barry juga berharap dalam FGD peserta dapat mengeluarkan ide-ide dalam program kawasan, minimal dilakukan oleh dua kabupaten berdampingan atau bila perlu melahirkan program bersama 8 kabupaten, sehingga FGD dapat memberikan harapan baru untuk kemajuan bersama kawasan Danau Toba pada akhirnya masyarakat di kawasan wisata Danau Toba ini.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Cahyo Tri Wibowo mengatakan bahwa pembangunan kawasan bukan lagi di instansi atau pemerintah daerah akan tetapi pembangunan kolaborasi antar semua pihak.
Salah satu aspek dalam smart city didalam Depatermen Kemenpan berkaitan dengan smart governance. Smart governance ini dalam rangka regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, semua instansi pemerintah baik pusat dan daerah bisa berkolaborasi satu dan lainnya untuk mewujudkan smart governance yang memastikan layanan publik dapat tercapai.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik inilah yang kita harapkan melalui penerapan smart city ini dan diharapkan juga aspek layanan publik ini kita lakukan dengan berbagai macam karakteristik tim governance, kolaborasi digital dan bagaimana penerapan aspek dari smart city ini dapat dibangun dengan digunakannya instansi pemerintah,” kata Cahyo.
Cahyo mengatakan pihaknya ingin memastikan sistem pemerintahan berbasis eletronik bagian dari smart city yang telah direncanakan dari Kemenkominfo dalam hal ini adalah smart governance.
“Komitmen kami bersama Kemenkominfo, smart city ini dapat berjalan di kawasan Danau Toba,” katanya.
Dalam kegiatan itu juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama untuk tetap bekerjasama mendukung setiap proses pengembangan kawasan Danau Toba menuju Smart City oleh Direktur Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan Kemenkominfo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemen PAN RB dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba.
Tampak hadir, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkokinfo, Bambang Dwi Anggono, Bupati Dairi, Eddy Keleng Are Berutu, Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting, Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tapanuli Utara, Binhot Isak Aritonang, Plt Kadis Kominfo Simalungun, Wasin Sinaga bersama para Kadis Kominfo Kabupaten di Kawasan Danau Toba, Plt Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Simalungun, Ronald Siharmada Banjarnahor. (***)
