Simadanews.com-Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, menghadiri kegiatan Public Hearing Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin bersama para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI), Jumat (16/5/2025), di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera tersebut membahas upaya penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung selama empat tahun di wilayah tersebut.
Dalam forum dengar pendapat itu, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mendorong Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik yang telah berdampak signifikan terhadap kehidupan warga.
“Sembari kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, Forkopimda di daerah ini diharapkan dapat mencari solusi sementara agar situasi tetap kondusif dan masyarakat dapat kembali bekerja seperti sedia kala,” ujar Mugiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mencatat berbagai aspirasi dan keluhan warga Kampung Baru, serta akan terus memantau perkembangan situasi.
“Negara bertanggung jawab dan harus hadir di tengah masyarakat. Warga berhak atas pendidikan, kehidupan sejahtera, dan pekerjaan yang layak. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Herlina menyampaikan apresiasi atas perjuangan para petani dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kota menjadi fasilitator dalam proses penyelesaian konflik.
“Kami siap membantu dan juga meminta arahan dari Wamen HAM agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan tanpa merugikan pihak mana pun. Semoga pertemuan ini menjadi titik terang,” ujarnya dalam acara yang dimoderatori oleh Ferry Simarmata.
Sementara itu, Ketua SEPASI Tiomerli Sitinjak mengungkapkan bahwa kehadiran Pemerintah Kota dalam forum tersebut merupakan yang pertama kali sejak konflik terjadi.
“Selama sekitar empat tahun terakhir, inilah pertama kalinya Pemko hadir di tengah warga. Konflik ini sudah memberikan dampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikannya,” ucap Tiomerli.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, anggota DPRD Kota Pematangsiantar Alex Hendri Damanik, serta Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumatera Utara Suhariawan. (snc)
