SimadaNews.com – Permasalahan penerangan jalan umum (PJU) dan program bedah rumah menjadi sorotan utama Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Kamis (17/7/2025).
Kepala Dinas PRKP, Christina Risfani Sidauruk, mengungkapkan bahwa dari total 14.800 tiang lampu jalan di Kota Pematangsiantar, pihaknya hanya mampu melakukan perbaikan terhadap sekitar 3.000 titik lampu per tahun karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD, Ramces Manurung, mendorong Dinas PRKP agar memprioritaskan penggunaan lampu berkualitas tinggi yang memiliki daya tahan minimal empat tahun.
“Dengan demikian, permasalahan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Kami siap mendukung dari Komisi III,” ujar Ramces.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Komisi III Cindira, serta anggota lainnya yakni Togam Pangribuan, Parayogi Sinaga, Polma Sihombing, dan Erwin Siahaan.
Selain isu PJU, Komisi III turut menyoroti pelaksanaan program bedah rumah. Anggota Komisi III dari Partai Hanura, Andika Prayogi Sinaga, mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa penerima bantuan bedah rumah diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan perangkat kelurahan. Ini harus diawasi,” tegasnya.
Ia meminta agar program tersebut tidak hanya menjadi formalitas untuk menyerap anggaran, melainkan benar-benar menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
Menanggapi hal itu, Christina Risfani menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, sebanyak 331 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima bantuan bedah rumah dengan anggaran sebesar Rp20 juta per unit.
Sementara itu, anggota DPRD Erwin Siahaan turut mempertanyakan penggunaan dana pemeliharaan sebesar Rp700 juta.
Menjawabnya, Kadis PRKP menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan taman, termasuk pemesanan ornamen taman seperti dayok mirah.
“Pekerjaan sedang berlangsung dan diperkirakan minggu ini akan selesai,” jelas Christina.
Rapat tersebut menjadi ruang evaluasi kinerja PRKP sekaligus dorongan agar program-program pemerintah daerah berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. (SNC)
Laporan: Romanis Sipayung
