SimadaNews.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 digelar di gedung dewan.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan fraksi-fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Dinas PUTR menghentikan pembangunan kabel fiber optik yang masih berlangsung masif dan sporadis.
Menanggapi hal itu, Wesly menjelaskan Pemko telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan pendataan tiang fiber optik di seluruh wilayah kecamatan melalui pemberdayaan perangkat kelurahan dan kecamatan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti aspirasi aliansi mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 1.000 persen.
Wesly menyampaikan bahwa Pemko telah menggelar rekonsiliasi dan dialog bersama mahasiswa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk mencari solusi, dan menghasilkan kesepakatan tindak lanjut yang akan dijalankan pemerintah.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti rendahnya capaian realisasi retribusi daerah.
Wesly menjelaskan, hal ini dipengaruhi belum optimalnya mekanisme pemungutan retribusi. Meski begitu, realisasi pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mencapai 109,62 persen, berupa dividen dari penyertaan modal.
Terkait strategi peningkatan realisasi anggaran di TA 2025, Wesly menegaskan Pemko akan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran semester sebelumnya guna mengidentifikasi kemampuan SKPD dalam merealisasikan belanja secara optimal.
Adapun Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemko untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil.
Demokrat juga menekankan agar belanja daerah diarahkan pada program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. (SNC)
