SimadaNews.com-Suasana halaman Kantor DPRD Sumatera Utara memanas pada Selasa siang ketika ratusan mahasiswa dari elemen Cipayung Plus Sumut menggelar aksi menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada H.M. Soeharto.
Namun di tengah lantangnya orasi dan tuntutan, satu hal kembali mencuri perhatian: tak satu pun pimpinan DPRD Sumut hadir menemui massa.
Puluhan megafon bersahut-sahutan, spanduk ditegakkan, dan orasi mahasiswa menggema di depan gedung dewan. Namun seperti deja vu, pimpinan DPRD memilih berdiam diri di dalam gedung, tidak menunjukkan keberanian untuk berdialog dengan para demonstran.
Aksi yang berlangsung tertib namun tegas itu mengecam keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, yang dinilai mahasiswa sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan perjuangan reformasi.
Tudingan Pelanggaran HAM dan Catatan Kelam Orde Baru
Dalam tuntutannya, Cipayung Plus Sumut menilai bahwa rekam jejak Soeharto justru bertolak belakang dengan nilai moral seorang pahlawan.
Mereka mengingatkan kembali deretan pelanggaran yang terjadi pada masa Orde Baru, antara lain Penculikan dan penghilangan paksa aktivis. Pembungkaman terhadap pers dan kebebasan berpendapat. KKN yang mengakar dan merugikan negara. Pembantaian massal serta pelanggaran HAM berat di berbagai daerah. Dan Represi terhadap gerakan mahasiswa hingga tragedi 1998.
Menurut mereka, sejarah kelam itu tidak dapat diputihkan begitu saja melalui gelar pahlawan.
Beberapa pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut menyampaikan sikap tegas mereka.
Ketua PW HIMMAH Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan:
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menuntut keadilan sejarah. Presiden harus mendengar suara generasi muda. Kami kecewa DPRD Sumut tidak berani berdiri bersama rakyat.”
Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menyampaikan.
“Ini bukan soal sentimen. Orde Baru adalah luka yang tidak bisa disembunyikan. Ironis, DPRD pun tidak sanggup berdialog dengan mahasiswa.”
Ketua KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan “Kepahlawanan adalah moral bangsa. Tidak ada moralitas dalam represi. Sikap pasif DPRD membuktikan lemahnya nyali politik mereka.”
Ketua GMKI Sumut, Crisye Sitorus, menambahkan “Bangsa ini sedang membangun demokrasi. Memberi gelar kepada tokoh dengan catatan pelanggaran HAM adalah langkah mundur. DPRD hari ini gagal menunjukkan kepekaan moral.”
Ketua PMII Sumut, Agung Prabowo, menegaskan “Kami menolak glorifikasi sejarah yang keliru. DPRD Sumut kembali menunjukkan ketidakberanian moral dengan menutup pintu dialog.”
Mahasiswa menilai absennya pimpinan DPRD sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik. Mereka menyebut DPRD tengah berubah dari “rumah rakyat” menjadi “rumah yang tertutup bagi rakyat”.
Salah satu orator bahkan meneriakkan:
“DPRD ini rumah rakyat, bukan rumah untuk sembunyi!”
Menutup aksi, Cipayung Plus Sumut menegaskan tidak akan berhenti. Mereka berencana menggelar Aksi Jilid II dengan massa lebih besar dan persiapan lebih kuat, sekaligus kembali menuntut Presiden untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.
Aksi hari ini menjadi penanda bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam terhadap narasi sejarah yang dianggap menyesatkan. (SNC)
Laporan: Arif
