SimadaNews.com– Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA NOMMENSEN) Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar melontarkan kritik tajam terhadap kondisi kebijakan pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat penghormatan kepada guru pada peringatan Hari Guru Nasional 2025.
Ketua PUSTAKA NOMMENSEN, Rindu Erwin Marpaung, menyebut perayaan Hari Guru saat ini justru menutupi fakta bahwa pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar profesi pendidik.
“Guru mencerdaskan bangsa, tetapi siapa yang mencerdaskan kebijakan? Kita merayakan guru, namun membiarkan mereka menghadapi ketidakpastian struktural,” ujar Rindu dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
Polarisasi Status Guru Menguat
Menurut Rindu, ketidaktuntasan pemerintah terlihat jelas dari polarisasi status guru—mulai dari ASN, PPPK, honorer hingga guru swasta—yang semakin melebar.
Guru honorer masih bergantung pada janji penyelesaian yang tak kunjung tuntas, sementara guru swasta menghadapi beban kerja tinggi dengan kesejahteraan minim.
“Kebijakan guru di Indonesia tidak hanya lambat, tetapi sering kali reaksioner. Banyak keputusan lahir tanpa memahami ekologi ruang kelas,” tegasnya.
Slogan satir “Hidup Guru! (Kebijakan Menyusul)” dilontarkan PUSTAKA NOMMENSEN sebagai kritik terhadap budaya kebijakan yang dinilai lebih sibuk membangun seremoni dibanding merumuskan solusi substantif.
Tiga Persoalan Besar yang Diabaikan
Rindu menyoroti sejumlah isu yang menurutnya jarang disentuh pemerintah, yakni Kompleksitas birokrasi tunjangan dan kenaikan pangkat yang menyita energi pendidik.
Minimnya perlindungan hukum bagi guru ketika menghadapi tekanan orang tua atau potensi kriminalisasi.
Ketidakadilan alokasi anggaran antara sekolah negeri dan swasta.
“Guru adalah fondasi. Namun fondasi ini kita biarkan retak. Negara harus berhenti menganggap guru sekadar objek kebijakan,” ujarnya.
Tuntut Transformasi Politik Pendidikan
Rindu menegaskan bahwa politik pendidikan nasional harus bergerak dari retorika inspiratif menuju langkah konkret yang benar-benar memuliakan guru. Menurutnya, guru tidak mungkin menjadi aktor utama pembangunan sumber daya manusia jika mereka tidak terlindungi secara ekonomi maupun administratif.
“Guru hebat melahirkan Indonesia kuat. Tapi guru tidak akan hebat jika kebijakan negara tidak cerdas, tidak konsisten, dan tidak berpihak,” tegasnya.
PUSTAKA NOMMENSEN mendesak pemerintah menjadikan Hari Guru sebagai momentum koreksi besar, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Jika negara tidak memperbaiki tata kelola profesi guru, kita bukan hanya melemahkan pendidikan, tetapi juga masa depan republik,” pungkas Rindu. (SNC)
