SimadaNews.com — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar dalam rangka Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan RPKD Tahun 2025–2029.
Rakor tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Rabu (17/12/2025).
Dalam sambutannya, Junaedi menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan memang mengalami penurunan, namun lajunya semakin melambat. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerentanan masyarakat, terutama kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK).
“Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan jumlahnya sangat besar, sementara ketimpangan sangat sulit diturunkan. Laju pertumbuhan pendapatan kelompok 40 persen terbawah juga cenderung rendah,” ujar Junaedi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Junaedi menekankan perlunya penguatan kebijakan dan kelembagaan koordinasi, penajaman intervensi program dan anggaran, serta sinergi dan komplementaritas lintas pemerintahan, baik dengan pemerintah pusat dan provinsi, maupun internal Pemko hingga kecamatan dan kelurahan.
Ia juga mengingatkan bahwa rencana belanja daerah akan segera dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara, sebelum dituangkan dalam Dokumen Penganggaran Tahun 2026.
“Kami mohon agar seluruh perangkat daerah mengidentifikasi kembali apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun benar-benar sesuai RKA dan tepat sasaran sesuai tujuan yang ingin dicapai,” tegasnya.
Junaedi meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) agar penyusunan anggaran berbasis data terpadu dengan kecamatan, kelurahan, serta Dinas Pendidikan yang memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terakomodasi secara tepat.
Ia juga menegaskan perubahan pendekatan pada program Dinas Ketenagakerjaan.
“Ke depan, tidak lagi hanya pelatihan, tetapi harus uji kompetensi. Jangan pelatihan banyak peserta namun tidak efektif. Lebih baik sedikit peserta, tetapi jam pelatihan ditambah dan hasilnya nyata, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang,” jelasnya.
Selain itu, Junaedi menekankan agar Dinas Kesehatan menjadikan masyarakat miskin ekstrem sebagai prioritas utama. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah.
“Ini harus dikerjakan secara keroyokan. Kemiskinan ekstrem harus diperlakukan secara khusus. Bahkan bantuan hibah rumah ibadah pun diharapkan dapat menyisihkan sekitar 5–10 persen untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar, Sofie M Saragih, SSTP, MSi dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor TKPK bertujuan membahas rancangan RPKD Tahun 2025–2029 guna memperoleh masukan penyempurnaan, sekaligus memetakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan agar lebih fokus, terukur, dan bersinergi sesuai kondisi daerah.
“Peserta rakor terdiri dari unsur TKPK, staf ahli, asisten, seluruh kepala OPD, PKK, BPS, camat, lurah, kepala puskesmas, pendamping PKH, serta TKSK,” jelas Sofie.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Edi Safrijal, SSos, MIKom, Spesialis Koordinasi, Perencanaan, dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (SNC)
Laporan: Sabarudin Purba
