SimadaNews.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun resmi mengganti nama Balei Harungguan di lingkungan Kantor Bupati Simalungun, dari Balei Harungguan Djabanten Damanik menjadi Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih.
Kebijakan tersebut kini menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di platform Facebook.
Sejak perubahan nama itu diketahui publik, Senin 5 Januari 2026, berbagai tanggapan muncul dari warganet.
Diskusi berlangsung intens di sejumlah grup Facebook lokal Simalungun, mulai dari yang mendukung penggantian nama sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh adat dan sejarah, hingga yang mempertanyakan dasar kebijakan serta prosedur administratif yang ditempuh pemerintah daerah.
Djabanten Damanik sendiri merupakan tokoh birokrasi dan politik penting di Kabupaten Simalungun. Pernah menjabat sebagai Bupati Simalungun selama dua periode yakni Tahun 1990 hingga Tahun 2000.
Djabanten Damanik dikenal sebagai figur yang berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Atas jasa dan pengabdiannya, nama Djabanten Damanik kemudian diabadikan sebagai nama Balei Harungguan di Kantor Bupati Simalungun.
Berdasarkan catatan pemerintahan daerah, penamaan Balei Harungguan Djabanten Damanik mulai dilakukan ketika Kantor Bupati Simalungun resmi dipindah ke Pematangraya pada pada kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragih, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kontribusi Djabanten Damanik dalam pemerintahan modern Simalungun.
Sejak saat itu, balei tersebut menjadi ruang resmi pertemuan, musyawarah, dan kegiatan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Tuan Rondahaim Saragih dikenal luas sebagai tokoh pejuang asal Simalungun yang memiliki peran besar dalam sejarah, kepemimpinan tradisional, serta pembentukan nilai-nilai kultural masyarakat Simalungun.
Tuan Rondahaim, dipandang sebagai simbol perjuangan, dan beberapa waktu lalu Tuan Rondahaim sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Di tengah hangatnya perbincangan publik, sejumlah kalangan menilai bahwa perubahan nama fasilitas pemerintahan seharusnya disertai penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, pertimbangan historis, serta mekanisme penetapannya agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini direlis, pihak Pemkab Simalungun belum menyampaikan keterangan resmi secara rinci terkait alasan, proses pengambilan keputusan, serta regulasi yang mendasari pergantian nama Balei Harungguan tersebut.
Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora yang dikirimi konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga tidak kunjung memberikan jawaban konfirmasi.
Masyarakat pun berharap adanya klarifikasi resmi agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh sebagai bagian dari penghormatan terhadap tokoh-tokoh penting dalam sejarah Simalungun. (SNC)
