SimadaNews.com. – Masyarakat Nagori Purba Sari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun dan Gedung DPRD Simalungun di Pematang Raya, Senin (2/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan lahan seluas sekitar 200 hektare, yakni lahan eks PT Goodyear yang saat ini digunakan sebagai lokasi Kantor Bupati Simalungun.
Massa aksi berasal dari empat kelompok tani, yakni Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Sari Mutiara, Kelompok Tani Maju Jaya, dan Kelompok Tani Gotong Royong. Mereka didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Senada Institute, Gemapsi, dan LPM Suluh.
Dalam orasinya, para petani menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dinilai tidak melibatkan kelompok tani setempat dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Kami menuntut keadilan. Kami adalah petani yang bermoral, memahami hukum, serta beriman dan berakhlak,” tegas koordinator aksi di hadapan massa.
Para petani mengaku telah mengelola lahan seluas kurang lebih 53 hektare selama hampir satu dekade. Namun, mereka menyayangkan seluruh tanaman yang telah diusahakan tersebut dihancurkan tanpa adanya musyawarah.
“Kami merasa dicurangi. Selama bertahun-tahun kami mengelola lahan, tetapi kini seluruh tanaman kami dihancurkan begitu saja,” seru salah satu orator.
Massa juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh Program Ketahanan Pangan Nasional serta membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah, asalkan diberi ruang dan dilibatkan secara resmi.
Dalam aksinya, massa sempat memaksa masuk ke halaman Gedung DPRD Simalungun untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang tengah menggelar rapat komisi.
Tak lama berselang, Anggota DPRD Simalungun Bernard Damanik bersama beberapa anggota DPRD lainnya keluar menemui para pengunjuk rasa.
“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Kami di sini sebagai wakil rakyat dan akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mari kita duduk bersama dan melakukan audiensi di sekretariat untuk mencari solusi terbaik,” ujar Bernard Damanik.
Hasil pertemuan awal antara perwakilan massa, Asisten I Pemkab Simalungun, dan DPRD Simalungun menyepakati komitmen untuk segera membenahi persoalan tersebut serta melibatkan kelompok tani setempat ke depannya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan aman dengan pengamanan dari Satpol PP serta personel Polres Simalungun. (SNC)
Laporan: Pirhot Nababan
