SimadaNews.com- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pembagian makanan, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perputaran ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan dan evaluasi kepada Kasatpel, mitra, serta yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jumat (6/2/2026).
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mendukung penuh pendirian dan operasional SPPG sebagai bagian dari keberhasilan program MBG.
“Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pendirian dan operasional SPPG di wilayah kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Samosir,” tegas Ariston.
Ia menambahkan, Pemkab Samosir akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan.
“Kami mendorong pemanfaatan produk lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan gizi yang baik dan ekonomi lokal yang bergerak, kami optimistis Samosir dapat berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa MBG merupakan program strategis yang tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian.
“Program MBG adalah mesin yang menggerakkan roda ekonomi. Ada penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi petani, serta UMKM sebagai penyedia bahan pangan yang langsung diserap oleh SPPG,” kata Sony.
Menurutnya, MBG memastikan seluruh anak Indonesia, baik di desa maupun di kota, memperoleh akses makanan bergizi serta edukasi pola makan sehat.
“Semua menikmati, baik yang miskin maupun kaya. MBG mengubah mindset bangsa tentang pentingnya gizi. Dengan gizi yang baik, anak-anak kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Inilah yang dipikirkan Presiden dalam menyiapkan Generasi Emas 2045,” ujarnya.
Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan 22.800 unit SPPG yang melibatkan berbagai mitra untuk melayani penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sony juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah makanan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Ia mendorong kepala daerah untuk mengampanyekan pengolahan sisa makanan MBG menjadi pupuk organik.
Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrini, mengungkapkan hingga awal Februari 2026 telah dibangun 941 unit SPPG di 33 kabupaten/kota di Sumut, dan sebanyak 494 unit di antaranya telah beroperasi.
Ia mengakui pada awal pelaksanaan program terdapat dinamika dalam penerbitan SLHS, namun situasi berhasil dikendalikan melalui pengawasan dan pembinaan intensif.
“Puskesmas kita libatkan untuk pengecekan rutin dan pembinaan ke SPPG. Ini bagian dari kontrol. Sumatera Utara juga telah melakukan sertifikasi kepada penjamah makanan,” jelasnya.
Faisal menegaskan Program MBG sejalan dengan misi Provinsi Sumatera Utara, yakni Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
“Ini bukan semata pembagian makanan, tetapi investasi sosial ekonomi jangka panjang untuk membangun generasi unggul, memutus lingkaran stunting dan kemiskinan, serta mendorong ekonomi lokal melalui UMKM dan petani,” tegasnya.
Pemprov Sumut, lanjut Faisal, mendorong percepatan pembangunan SPPG, keterlibatan masyarakat lokal sebagai penyedia pangan, serta pemenuhan standar kualitas gizi.
“Kita ingin anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan tidak hanya kenyang, tetapi sehat dan berkembang optimal,” pungkasnya. (SNC)
Laporan: Benri Naibaho
