SimadaNews.com – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut turut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, pada tahun 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, salah satunya di Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Para petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk dalam ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen tidak terjebak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu mengelola usaha secara profesional, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rakor program ketahanan pangan 2026 tersebut, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (SNC)
