SimadaNews.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar–Simalungun menyoroti kinerja Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih-Benny Gusman Sinaga, yang dinilai lebih dominan menghadiri agenda seremonial dibanding menunjukkan capaian kinerja yang terukur.
Sorotan tersebut mencuat menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati pada 20 Februari mendatang.
GMKI menilai, di tengah persoalan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi desa yang masih dikeluhkan masyarakat, publik justru lebih sering disuguhi dokumentasi kegiatan simbolik ketimbang laporan progres program strategis.
Ketua GMKI Cabang Pematangsiantar–Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, Sabtu (14/2), menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan mendasar di Kabupaten Simalungun.
“Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga. Pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, dan optimalisasi potensi pertanian serta UMKM belum menunjukkan percepatan berarti. Namun agenda seremonial terus dipublikasikan seolah-olah seluruh persoalan telah tertangani,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepemimpinan daerah seharusnya tidak terjebak pada rutinitas simbolik semata.
Menurutnya, seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat hanya menghasilkan kesan kerja, bukan hasil kerja.
“Publik membutuhkan transparansi capaian program, kejelasan indikator keberhasilan, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang tidak efektif,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Cabang GMKI, Flora Simbolon, menilai belum ada gebrakan nyata yang dirasakan langsung masyarakat selama hampir satu tahun kepemimpinan Bupati.
“Yang lebih sering terlihat di ruang publik adalah kegiatan seremonial yang tidak jelas dampaknya bagi kemajuan Kabupaten Simalungun. Hal ini wajar menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
GMKI menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat, bukan sekadar posisi representatif.
Oleh karena itu, waktu dan energi pimpinan daerah seharusnya difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran, serta memastikan setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut GMKI, jika agenda simbolik lebih dominan daripada kerja strategis, maka publik berhak mempertanyakan arah dan prioritas kepemimpinan saat ini.
Organisasi mahasiswa tersebut mendorong Bupati Simalungun melakukan evaluasi menyeluruh di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta mengembalikan fokus pemerintahan pada substansi utama: pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
“Rakyat Simalungun membutuhkan pemimpin yang bekerja dalam sunyi namun berdampak nyata, bukan sekadar terlihat aktif di publik tetapi minim progres di lapangan,” tutup mereka. (SNC)
Laporan: Romanis Sipayung
