SimadaNews.com- Gelombang kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara menguat.
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengelola Program Gizi (KPPG) Medan, Selasa (10/3/2026), menyoroti dugaan buruknya pengelolaan program yang seharusnya menyasar pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti PMII, GMNI, IMM, KAMMI, dan GMKI menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang mereka nilai mengindikasikan adanya persoalan serius dalam implementasi program nasional tersebut.
Koordinator aksi, Bana, dalam orasinya menyebut bahwa program MBG di Sumatera Utara dinilai berjalan tidak optimal, baik dari sisi pembangunan infrastruktur pendukung maupun sistem pengawasan.
“Masa depan generasi bangsa dipertaruhkan. Kami menemukan indikasi kuat adanya apa yang kami sebut sebagai korupsi gizi. Dana publik yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk makanan bergizi justru diduga tidak sepenuhnya sampai kepada penerima manfaat,” ujar Bana di hadapan peserta aksi.
Aliansi mahasiswa tersebut mengungkapkan beberapa persoalan yang menjadi sorotan mereka, di antaranya dugaan ketidaksesuaian antara anggaran program dengan kualitas makanan yang diterima para siswa.
Selain itu, mereka juga menyinggung laporan temuan makanan yang tidak layak konsumsi di beberapa wilayah di Sumatera Utara.
Mahasiswa juga menilai transparansi dalam pengelolaan program masih minim, terutama terkait rantai pasok bahan makanan serta pihak-pihak yang terlibat dalam operasional dapur program MBG.
Dalam aksi tersebut, massa turut membawa sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar pimpinan KPPG Medan dievaluasi secara menyeluruh. Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan program yang menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak dapat berjalan sesuai tujuan.
Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi, Cipayung Plus Sumut juga meluncurkan inisiatif bertajuk “Kawasan Bebas Mengadu” sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
Melalui layanan pengaduan yang dibuka lewat nomor WhatsApp, masyarakat diajak berpartisipasi memberikan informasi terkait kualitas makanan, dugaan praktik markup anggaran, maupun persoalan lain dalam pengelolaan dapur program.
“Kami ingin masyarakat tidak takut bersuara. Jika ada kejanggalan di lapangan, laporkan. Kami akan kawal bersama agar program ini benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Bana.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan simbolisasi keprihatinan terhadap kondisi gizi anak-anak serta seruan agar pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan program.
Aliansi mahasiswa menegaskan akan terus melakukan konsolidasi lanjutan jika tuntutan mereka terkait evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG tidak segera direspons oleh pemerintah pusat maupun daerah. (SNC)
Laporan: Dian
