SimadaNews.com– Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Siantar–Simalungun menggelar diskusi publik yang mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/3/2026) dan menghadirkan tiga narasumber dari kalangan pimpinan organisasi mahasiswa.
Diskusi publik itu menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Efarina Pandes Nababan, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi Nia Ramadhani Damanik, serta Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Rado Sidauruk.
Acara diawali dengan seremonial pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Fauzan Pasaribu selaku perwakilan komunitas Rung Rakyat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi yang mengangkat tema “MBG: Peluru Nyasar atau Tabungan Peluru.”
Diskusi dipandu oleh moderator Randa dan diawali pemaparan dari Rado Sidauruk yang menyoroti dampak program MBG terhadap kondisi fiskal negara serta stabilitas pasar.
Soroti Keberlanjutan Fiskal
Dalam pemaparannya, Rado menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG berpotensi menekan ruang fiskal negara.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk program tersebut, termasuk bagian dari anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun.
Menurutnya, angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya sekitar Rp71 triliun.
“Lonjakan anggaran yang sangat signifikan ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal negara,” ujar Rado.
Ia juga mengutip data akhir Desember 2025 yang menunjukkan defisit anggaran mencapai Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.
“Artinya kondisi fiskal kita sudah sangat dekat dengan batas aman yang ditentukan undang-undang,” katanya.
Selain itu, Rado juga menyinggung dampak program MBG terhadap harga bahan pangan di pasar tradisional. Ia menyebutkan sejumlah komoditas seperti ayam potong, telur, dan sayur mengalami kenaikan harga.
“Harga ayam broiler misalnya naik dari sekitar Rp26 ribu menjadi Rp44 ribu per kilogram. Tingginya kebutuhan bahan baku untuk dapur SPPG dikhawatirkan memberi tekanan terhadap pasokan di pasar,” jelasnya.
Menurut Rado, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi pedagang maupun masyarakat.
Soroti Kesiapan Teknis
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Efarina, Pandes Nababan, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai tujuan program untuk meningkatkan gizi anak-anak memang baik, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.
Pandes menyoroti kesiapan sistem distribusi makanan, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang dinilai belum maksimal.
Ia juga menyinggung adanya beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah.
“Program dengan anggaran yang sangat besar harus disertai sistem pengawasan yang ketat serta transparansi agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa tidak menolak upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun pelaksanaan program harus benar-benar matang.
“Kalau memang program ini belum benar-benar siap, lebih baik dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai,” tegas Pandes.
Dinilai Belum Sejalan dengan Persoalan Pendidikan
Pandangan serupa juga disampaikan Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik.
Ia menilai kebijakan MBG perlu dilihat kembali dalam konteks pembangunan pendidikan.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara yang sangat besar untuk program tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Ia menilai masih banyak sekolah dengan fasilitas yang tidak layak, ketimpangan akses pendidikan, serta kesejahteraan guru yang belum memadai.
“Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan besar sering kali tidak berjalan seiring dengan kebutuhan paling mendasar dalam sistem pendidikan,” katanya.
Nia juga menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap program MBG agar tidak berdampak negatif terhadap dunia pendidikan.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak mencederai dunia pendidikan maupun martabat para guru,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa serta komunitas masyarakat sipil di Pematangsiantar. (SNC)
