SimadaNews.com-Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Samosir dalam membenahi pengelolaan kawasan hutan mulai menunjukkan arah terang.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, langsung membawa sederet usulan strategis ke meja Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar formalitas. Dari isu lahan rusak hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan, seluruhnya dibahas dalam satu meja.
Fokus utamanya: memastikan hutan di Samosir tetap lestari, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga.
Dalam pemaparannya, Ariston menyoroti kondisi lahan hutan eks kelola PT TPL yang kini terbengkalai dan membutuhkan penanganan serius. Ia juga mendorong program penanaman pohon endemik bernilai ekonomi seperti mangga dan kopi di kawasan pinggiran hutan serta lahan kritis. Skema ini diharapkan menjadi solusi “win-win”: hutan tetap terjaga, masyarakat tetap sejahtera tanpa harus menebang pohon utama.
Tak berhenti di situ, sejumlah usulan konkret juga diajukan, mulai dari pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan intake SPAM Sitapigagan, program konservasi catchment area seluas 4.200 hektare, hingga pengembangan fasilitas pendidikan dan pembangunan embung di kawasan hutan.
Termasuk pula rencana replanting pohon eukaliptus di Pulau Samosir.
Respons dari pemerintah pusat terbilang positif. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan prinsipnya menyetujui usulan yang diajukan Pemkab Samosir. Namun, ia menegaskan pentingnya kajian lanjutan, terutama terkait skema kewenangan pengelolaan apakah berada di tangan pemerintah kabupaten, provinsi, atau tetap di bawah kementerian.
Ia juga memberi catatan penting soal dominasi tanaman eukaliptus di sejumlah kawasan, termasuk eks lahan PT TPL.
Menurutnya, ke depan perlu dilakukan diversifikasi tanaman untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan keberlanjutan lingkungan.
“Langkah ini harus dikaji secara komprehensif agar implementasinya tepat dan berdampak jangka panjang,” tegas Raja Juli.
Audiensi ini pun belum menjadi titik akhir. Kementerian Kehutanan membuka ruang untuk pertemuan lanjutan guna mematangkan seluruh usulan yang telah disampaikan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi kementerian, di antaranya Sekjen Kementerian Kehutanan, Mahfud, Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih, serta Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko.
Dari pihak Pemkab Samosir, hadir pula jajaran OPD terkait yang ikut mengawal langsung agenda strategis tersebut.
Dengan sinyal positif dari pusat, kini bola ada di tahap teknis. Jika seluruh rencana berjalan mulus, pengelolaan hutan di Samosir berpotensi menjadi model baru yang menggabungkan aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (SNC)
Laporan: Benri Naibaho
