SimadaNews.com – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Forum strategis ini menjadi wadah perumusan langkah pembangunan kota yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 April 2026, dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, perwakilan BNPB, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, serta para wali kota anggota Komwil I APEKSI.
Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa hasil Raker akan menjadi bahan utama pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan pada Juni 2026.
Ia menegaskan, dua isu utama yang menjadi perhatian adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal daerah.
“Ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika satu kota terdampak bencana, maka efeknya dapat meluas ke daerah sekitar,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment yang dinilai lebih transparan dan akuntabel.
“Melalui sistem ini, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Raker Komwil I juga menghasilkan sejumlah rekomendasi lain, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, dibahas pula penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM.
APEKSI turut mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, mengingat wilayahnya berada di kawasan rawan gempa.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh menghadapi potensi bencana,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi, termasuk Sekretaris Daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Partisipasi aktif Pemko Tebing Tinggi dalam forum ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah serta sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diterapkan di Kota Tebing Tinggi. (SNC)
Laporan: Arwin HP Silangit
