SimadaNews.com — Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyepakati pemberian dana hibah guna membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Kesediaan Bantuan Keuangan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (20/04/2026).
Pemerintah daerah di Sumatera Utara secara kolektif menyepakati pemberian dana hibah sebesar Rp260 miliar, yang bersumber dari sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD). Bantuan ini ditujukan untuk membantu daerah-daerah terdampak bencana di Aceh.
Dari total tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar mengalokasikan Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Pemerintah Kota Medan mengalokasikan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Selain kedua pemerintah kota tersebut, enam pemerintah kabupaten di Sumut juga turut berkontribusi, yakni Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simalungun sebesar Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, serta Kabupaten Asahan sebesar Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.
Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai mengalokasikan Rp25 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi solidaritas para kepala daerah di Sumut. Ia menilai bantuan tersebut sangat berarti bagi daerah penerima yang memiliki keterbatasan fiskal.
“Terima kasih kepada delapan kepala daerah yang menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit,” ujarnya.
Tito juga mengungkapkan bahwa penambahan dana TKD pada tahun 2026 mencapai Rp10,6 triliun, dengan rincian Rp6,3 triliun untuk Sumut, Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp1,6 triliun untuk Aceh.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran serta menghindari praktik korupsi dan pemborosan.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah daerah juga diminta tetap fokus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, mengingat hal tersebut berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
Raker Komwil I APEKSI Tahun 2026 ini diikuti 126 peserta dari 21 kota. Turut mendampingi Wali Kota Pematangsiantar, jajaran Pemko termasuk perwakilan Bagian Pemerintahan. (SNC)
