SimadaNews.com – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Kehadiran Bupati didampingi Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak serta jajaran pimpinan OPD, antara lain Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Ketapang, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, hingga sejumlah kepala dinas lainnya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta dihadiri Forkopimda dan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.
Musrenbang RKPD Sumut 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”
Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan enam fokus utama pembangunan Sumut ke depan, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut indikator pembangunan Sumatera Utara menunjukkan tren positif. Ia menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang mencapai 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,90.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Angka ini menandakan kualitas SDM Sumut relatif lebih baik dibanding nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vandiko menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Samosir agar dapat terakomodasi dalam RKPD Provinsi Sumut 2027. Fokus usulan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pertanian, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah.
“Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan. Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Vandiko.
Ia juga berharap kehadiran Kementerian Dalam Negeri dapat memperkuat dukungan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (SNC)
Laporan: Benri Naibaho
