SimadaNews.com– Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II”, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Massa aksi memulai kegiatan dari Kantor Polres Pematangsiantar, kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, dan berakhir di Kantor Wali Kota Pematangsiantar.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin berat, meningkatnya beban hidup masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan sipil.
Menurut GMKI, berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini perlu mendapatkan pengawasan ketat agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pada level nasional, GMKI mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih guna memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan keuangan negara. Mereka juga meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah demi melindungi daya beli masyarakat. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat secara berlebihan dan dapat berdampak terhadap ruang demokrasi.
Tuntutan lainnya adalah penurunan harga BBM jenis Pertamax serta penghentian segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Tidak hanya menyoroti isu nasional, GMKI juga mengangkat sejumlah persoalan yang berkembang di Kota Pematangsiantar. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kebakaran Pasar Dwikora Parluasan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Mereka juga meminta percepatan revitalisasi pasar serta perlindungan terhadap hak-hak pedagang yang terdampak.
Dalam aksinya, GMKI turut menagih realisasi program-program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya pembangunan permanen Gedung IV Pasar Horas, revitalisasi Terminal Tanjung Pinggir, pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, serta pembangunan Stadion Sangnawaluh.
Selain itu, mahasiswa mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka akses transparansi penggunaan APBD, mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah berpihak kepada kelompok rentan dan masyarakat kecil.
Di tengah aksi tersebut, GMKI juga menyampaikan evaluasi terhadap respons sejumlah pimpinan lembaga yang menjadi tujuan demonstrasi. Massa menyayangkan tidak hadirnya Kapolres Pematangsiantar, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, maupun Wali Kota Pematangsiantar untuk menerima langsung aspirasi mahasiswa.
Di Kantor Polres Pematangsiantar, aspirasi massa diterima oleh perwakilan yang ditunjuk. Sementara di DPRD Kota Pematangsiantar, mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua I DPRD, Daud Simanjuntak.
Adapun di Kantor Wali Kota Pematangsiantar, aspirasi diterima oleh Asisten I Sekretariat Daerah, Fidelis Sembiring.
GMKI menilai kehadiran langsung para pimpinan lembaga penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada proses penerimaan administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk panggilan moral untuk mengingatkan para pemimpin agar tetap berpihak kepada rakyat, menjunjung tinggi demokrasi, serta menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas perwakilan GMKI dalam pernyataannya.
GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Organisasi tersebut menyatakan mahasiswa harus tetap hadir sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawasi jalannya demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SNC)
Laporan: Romanis Sipayung
