SimadaNews-.com-Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) dan Komunitas Masyarakat IT (KomIT), sukses menyelenggaraka Dialog Solitif Gerakan Daulat Desa Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak Tahun 2019.
Pantauan SimadaNews, dialog yang dikemas dengan cara diskusi panel itu, bertajuk “Bangkitkan Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila” digelar di Gedung Joeang 45, Menteng Jakarta Pusat, Senin (7/5).
Diskusi panel dibagi menjadi dua sesi, dihadiri ratusan aktivis dan berbagai tokoh pergerakan di Jakarta. Bahkan ada yang hadir dari Aceh, NTB, Riau, Sulewesi, Sumut dan berbagai daerah lainnya.
Tampak juga hadir Inisiator Gerakan Kebajikan Pancasila dan Gerakan Daulat Desa, Sabar Mangadoe, Ketua Ampu Flora Marpaung, Ketua Pendawa Haji Ruslan, Ketua Umum Getar Dody J Siahaan SH, Ketua GM Marsia Mario Sinaga, aktivis dari Tobasa Rudi Napitupulu.
Sesi pertama diskusi panel, menghadirkan pembicara yakni salah seorang inisiator Gerakan Daulat Desa Charles Siahan SH, Dirjen Lemhanas Brigjen TNI AR Wetik, Deputi IV Kantor Sekretariat Kepresidenan Eko Sulistiyo, Pakar IT dari KomIT Johanes Toto. Penanggap di sesi pertama ini, Bambang Silustiyo, Sahat Lumbanraja, Rostin Elyas.
Di sesi dua, diskusi panel semakin menarik dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional yang menjadi pembicara. Ada mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Haryono.
Sedangkan yang menjadi penanggap, hadir salah seorang inisitor GDD MS Dilon, anggota DPR-RI Eva Kusuma Sundari. Selanjutnya ada juga Rahmatullah seorang budayawan sekaligus Ketua Askonas. Kemudian, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Sumut Haji Ruslan SE, Ismail Fahmi Ph.D.
Sementara penyelenggara kegiatan Charles Siahaan SH dari GDD, Bernard Siahaan ST dari KomIT dan Syaiful Amin Lubis SE dari JM3 kepada SimadaNews, mengatakan latar belakang pelaksanaan dialog publik ini, terlaksana pasca deklarasi GDD 9 Desember 2017 di Jakarta Selatan.
Dalam perjalanannya, GDD coba meyakinkan diri bahwa “daulat rakyat” bisa diwujudkan jika 74.910 desa di nusantara dapat berdaulat. Dalam perjalanan ini pula, tidak asing, bahwa letupan-letupan tahun politik (2018 dan 2019) semakin hari semakin menjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
”Letupan itu semakin terasa, ketika di 171 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia sedang dalam proses penyelenggaraan Pilkada,” kata Charles.
Charles menuturkan, adanya proses Pilkada mendorong GDD melakukan komunikasi dengan tokoh nasional yakni, KH. Salahuddin Wahid (tokoh NU), Buya Syafi’i Ma’arif (tokoh Muhammadiyah), dan Prof. Mahfud MD (tokoh KAHMI).
”Setelah kita jalin komunikasi, disepakati perlunya kegiatan untuk merundingkan solusi atas kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang cenderung mulai brutal. GDD benar-benar merekam istilah demokrasi tuna adab,” ungkap Charles.
Bernard menambahkan, fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat selama ini terkesan brutal alias tuna adab. Indikator signifikan adalah, prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada pileg dan pilpres 2019.
Menurut Bernard, idealnya demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila.
Tetapi faktanya, fenomena di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia.
Bernard menggambarkan, pada era tahun 80-an sampai dengan reformasi tahun 1998, para mahasiswa dan kelompok akademisi bergerak secara massif mengajak rakyat untuk mengambil sikap tidak memilih alias golongan putih (golput,) sebagai pilihan sikap politik perlawanan terhadap praktek sistem seleksi pemegang kekuasaan saat itu.
Alasan utamanya, adalah penolakan terhadap kecenderungan pada kepemimpinan yang otoriter, apalagi dengan diberlakukannya undang-undang tindak pidana subversif.
Berbeda dengan konteks kekinian, demokrasi zaman now, justru berkembangnya golput bukan karena sikap politik perlawanan oleh kesadaran kolektif masyarakat, melainkan cenderung karena ketidakpedulian, reaksi skeptic, atau rasa kurang percaya terhadap proses pencalonan/seleksi kepemimpinan yang tidak mengedepankan “kedaulatan rakyat”.
Syaiful Amin Lubis menambahkab, politik uang dinilai sebagai akar dari segala kebobrokan moral dan prilaku bangsa Indonesia. Politik uang merupakan praktek haram demokrasi. Pada faktanya, meskipun sudah diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kehadiran politik uang terasa nyata di tengah-tengah masyarakat.
”Disayangkan, sangat sedikit kasus yang dapat menjerat para pemberi apalagi para penerima politik uang. Tidak sedikit pula kaum terpelajar dan tokoh terkemuka yang mengamini praktek politik uang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar atau natural. Saat ini, praktek politik uang dalam demokrasi seolah berperan sebagai saudara kembar dari konsep “one man one vote”. Ini juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi meluasnya golput,” ucap pria asal Kota Siantar ini.
Ketiganya menambahkan, pengaruh medsos atau sosmed bagi masyarakat khususnya generasi muda. Menciptakan fenomena “demokrasi brutal”. Dalam hal ini, dibutuhkan peran penting negara melalui para wakil rakyat.
Politik “post truth era” yang hadir berlatar kehiduan berbangsa di era globalisasi yang sarat informasi multi nilai melalui penggunaan internet niscaya akan merusak sendi-sendi hidup bersama dalam bangunan kebangsaan.
Mereka berharap, kegiatan yang digelar merupakan momentum awal menjaga bangunan kebangsaan yang didasari berbasis budaya nusantara yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan.
Dan hendaknya para penyelenggara dan pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif dapat segera memberi dukungan positif, serta bersama-sama menuntut negara agar dapat menghadirkan demokrasi yang menggembirakan rakyat, karena sesungguhnya gudang gagasan itu sendiri ada pada diri rakyat.
”Kita harus bersama, membangkitkan kedaulatan dan martabat rakyat dalam demokrasi pancasila. Kita harus menghindari segala bentuk teror dan ujaran kebencian serta politisasi agama, demi menjaga keutuhan persatuan Indonesia,” ucap Charles diamini Bernard dan Syaiful. (mas/snc)
