SimadaNews.com – Ada 47 kepala keluarga (KK) di destinasi wisata Lumbanbulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, penerima bantuan renovasi home stay dari dana hibah Kementerian PUPR, dan saat ini mengeluh karena dana telah habis, sementara bangunan belum juga rampung.
Ketua Kelompok Sadar Wisata Lumbanbulbul, Parluhutan Simangunsong (67) berharap kepada Menteri PUPR untuk melakukan audit perjalanan dana dalam proses renovasi homestay.
“Kami ingin dana pemerintah itu jangan dipermainkan oknum tak bertanggungjawab. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini dan berharap agar ada tim audit dari pemerintah dan semuanya biar jadi jelas,” ungkap Parluhutan Simangunsong, Selasa (02/03/2021).
MENDUKUNG KSPN DANAU TOBA
Parluhutan Simangunsong menyampaikan, proyek ini dimulai tahun 2020, dia bersama 46 orang lainnya didata sebagai penerima bantuan renovasi home stay yang dananya bersumber dari CSR PUPR untuk mendukung Kawasan Starategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
“Sebelum pembangunan dimulai, dilakukan musyawarah antar warga dengan petugas perwakilan Kementerian PUPR, PUPR provinsi berserta arsitektur bangunan 2 orang dan seseorang yang bertugas mengurusi bagian administrasi sekaligus konsultan,” kata Parluhutan.
Dari hasil pertemuan itu disampaikan bahwa pihak Kementerian PUPR telah menyiapkan dana untuk satu unit kamar dengan fasilitas satu unit spring bad lengkap dengan bad cover dan satu meja dan satu kursi, ditambah satu unit kamar mandi lengkap dengan fasilitas mulai dari bak mandi, tangki air, closet duduk dan shower, dengan estimasi ukuran bangunan 5 x 7 meter.
Dari 47 penerima bantuan, dibagi menjadi 3 tim. Tim I di Dusun Marpaung ada 15 unit dengan anggaran masing-masing Rp115 juta, dan untuk dusun Simangunsong terdiri dari 2 tim, dengan jumlah 32 unit dengan dana bantuan Rp114 juta per unit.
“Pada musyawarah September 2020, mereka menginformasikan bahwa dari jumlah dana yang tersedia akan dipotong langsung 2 juta rupiah untuk pembelian springbad, cover bad, satu kursi duduk dan satu meja kecil untuk mengisi kamar home stay, dan dana 5 juta rupiah untuk biaya penerangan lampu desa tenaga surya, serta upah tukang 25 juta rupiah. Sehingga total dana yang akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan material lainnya 82 juta rupiah,” kata Parluhutan.
Sayangnya, dari keterangan pihak konsultan yang disampaikan kepada warga penerima bantuan, dana yang dialokasikan dinyatakan telah habis sementara bangunan belum juga rampung.
ADANYA INDIKASI PERMAINAN OKNUM
Warga penerima bantuan merasa kecewa, dan meminta Menteri PUPR agar melakukan audit terhadap seluruh proses pengerjaan renovasi home stay yang ada di Lumbanbulbul.
“Kecurigaan kita muncul atas adanya indikasi permainan oknum tak bertanggungjawab. Itu terlihat dari proses pemesanan bahan bangunan dari panglong yang sudah dihunjuk sebelumnya, dimana mereka memberikan bon tanpa harga satuan bahan. Sehingga kita sebagai pemilik rumah, tidak bisa mengetahui berapa harga bahan keseluruhan yang dibutuhkan terhadap masing-masing rumah yang direnovasi,” kata Parluhutan Simangunsong.
Hal lainnya yang turut menimbulkan kecurigaan adalah cara penarikan uang untuk pembayaran bahan dan upah tukang. Dimana, seharusnya ditarik lewat ATM dari bank oleh si pemilik rumah bersama dengan konsultan pembangunan.
“Faktanya, uang diambil Salman Siregar tanpa sepengetahuan pemilik rumah, sebab ATM yang sebelumnya dipegang warga, diminta kembali oleh Salman dan digunakan sendiri. Sebab hanya dia yang mengetahui nomor PIN ATM seluruh pemilik home stay yang direnovasi tersebut, dengan alasan untuk mengecek apakah dana telah cair ke ATM masing-masing penerima bantuan,” katanya.
PEMBANGUNAN BELUM JUGA RAMPUNG
Renovasi home stay ini juga sebelumnya telah mengalami keterlambatan. Dari rencana awal, pembangunan home stay sudah harus rampung sebelum Natal dan Tahun baru, sehingga dapat digunakan untuk menampung tamu. Faktanya di lapangan, hingga awal Maret pembangunan belum juga rampung.
Pada 2 Februari 2021, kata Parluhutan Simangunsong, konsultan pembangunan mengembalikan ATM kepada warga dengan alasan seluruh dana telah habis.
Konsultan tersebut juga meminta agar warga yang bangunannya belum rampung supaya melanjutkan dengan biaya sendiri.
“Alasan waktu itu, kurangnya bahan bangunan akibat adanya kenaikan harga dari panglong yang telah dihunjuk sebagai penyuplai bahan bangunan. Seyogianya naik turunnya harga itu sudah diperkirakan konsultan dari awal, sehingga kita masyarakat tidak merasakan kerugian seperti ini,” katanya. (Jaya Napitupulu)
