SimadaNews.com– Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) digelar di ruang Komisi III, Kamis (11/9/2025). Agenda rapat difokuskan pada pembahasan penuntasan pembangunan kembali Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada 2024 lalu.
Kadis PUPR Sofian Purba menjelaskan, pihaknya merencanakan renovasi Gedung IV Pasar Horas pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp70 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan dengan sistem tahun jamak (multi years), dimulai 2026 dan ditargetkan selesai 2027.
Namun, penjelasan itu mendapat respons kritis dari sejumlah anggota dewan. Rini Silalahi menilai Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, tidak serius menjawab pertanyaan Fraksi Golkar Indonesia terkait sumber pendanaan pembangunan gedung pasar tersebut.
Hal senada juga disampaikan Chairuddin Lubis. Ia menilai Pemko terlalu lamban menangani persoalan Pasar Horas, terutama terkait pembongkaran sisa bangunan yang sudah hampir setahun terbengkalai.
“Apakah mau ditengok-tengok saja itu sisa kebakaran Gedung IV Pasar Horas?” sindir Chairuddin.
Ia juga mendorong Dinas PUPR melakukan efisiensi dengan mengalihkan anggaran kegiatan yang tidak prioritas untuk dimasukkan ke P-APBD 2025 demi mempercepat pembangunan Pasar Horas.
“Pasar Horas ini yang urgen, harus kita prioritaskan,” tegasnya.
Ketua Komisi III Cindira bersama anggota lainnya—Alex Damanik, Tongam Pangaribuan, dan Andika Prayogi—juga turut meminta penjelasan lebih lanjut dari Kadis PUPR.
Menanggapi hal itu, Sofian Purba menyebut pembongkaran gedung belum terlaksana karena perhitungan nilai aset oleh tim appraisal dinilai terlalu tinggi, yakni Rp500 juta. Kondisi ini membuat sulitnya mencari pihak ketiga sebagai pembeli sisa aset, sebagaimana disarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“BPK menyarankan agar pihak ketiga ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Namun hingga kini, belum ada pihak ketiga yang ditetapkan,” jelas Sofian. (SNC)
Laporan: Romania Sipayung