SimadaNews.com-Program kegiatan fisik maupunn non fisik yang telah disusun Pemkab Simalungun pada Tahun 2018, bakal banyak kena pangkas atau di rasionalisasi. Pasalnya, dipastikan dana untuk melaksanakan program kurang karena usulan pinjaman Pemkab Simalungun sebesar Rp350 Miliar kepada PT SMI, tidak disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Pansus Usulan Pinjaman Bernard Damanik, ketika dihubungi SimadaNews, Rabu (7/2) mengaku, pihaknya baru saja pulang dari Jakarta melaksanakan kunjungan kerja. Disela-sela kunker itu, Pansus Usulan Pinjaman Pemkab Simalungun melakukan konsultasi ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk mempertanyakan tanggapan kedua lembaga itu menyikapi usulan pinjaman yang disampaikan Pemkab Simalungun.
Inti dari hasil konsultasi, kedua lembaga tersebut menolak usulan pinjaman sebesar Rp350 miliar. Dan hanya menyetujui PT SMI memberikan pinjaman kepada Pemkab Simalungun sebesar Rp160 miliar.
Menurut Bernard, pihak Kemenkeu dan Kemendagri menemukan perhitungan yang keliru dilakukan Pemkab Simalungun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada tentang proses peminjaman pemerintah daerah.
”Sudah ada ketentuannya yang mengatur. Jadi ada kekeliruan perhitungan jumlah devisit dan perhitungan jumlah pemulangan utang,” katanya.
Meskipun demikian, lanjut Bernard, kedua lembaga itu merekomendasikan kepada PT SMI memberikan pinjaman Rp160 miliar kepada Pemkab Simalungun.
Bernard menyebutkan, ditolaknya usulan pinjaman Rp350 miliar dan hanya Rp160 miliar, DPRD Simalungun melalui Badan Anggaran akan sesegera mungkin melakukan rapat bersama eksekutif, membahas antisipasi kekurangan dana yang sudah ditampung di APBD 2018 yang sudah disahkan sebelumnya.
“Kemarin kan sudah disahkan dana usulan pinjaman Rp350 miliar ke APBD 2018 yang dialokasikan kepada sejumlah kegiatan yang ada. Itu harus dibahas kembali untuk antisipasi kekurangan dana,” katanya.
Bernard tidak menampik, ditolaknya usulan peminjaman itu. Akan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan pada Tahun 2018, akan dirasionalisasi.
”Kemungkinan banyak kegiatan yang dirasionalisasi. Dan kita akan lihat yang skala prioritas. Kalau yang tidak penting-penting, seperti kegiatan seremoni dan diklat-diklat bisa saja dihapus atau dirasionalisasi. Akan dicari solosi dan penghematan anggaran yang ada,” tambah Ketua Fraksi Nasdem itu. (mas/snc)
