SimadaNews.com – Masih di bulan Februari 2021, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Simalungun, Jon Suka Jaya Purba dicopot dari jabatannya dan sesuai SK Bupati Kabupaten Simalungun, yang ditandatangani JR Saragih, jabatan tersebut diserahterimakan kepada Eva Tambunan, Senin (15/02/2021).
Tidak hanya Jon Suka Jaya Purba saja, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Nelly Sipayung, juga mengalami hal sama, diganti dan menjadi staf biasa di kantor badan tersebut.
Gonta ganti di lingkungan Pemkab Simalungun, yang dilakukan Bupati JR Saragih, disebut-sebut telah melanggar Surat Edaran yang dikirimkan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Tito Karnavian, kepada para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya Bupati Kabupaten Simalungun JR Saragih, tertanggal 23 Desember 2020.
Surat Edaran (SE) Nomor 820/6923/SJ tersebut, tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerinah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Koa yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
SE tersebut, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3762/SJ tanggal 29 Juni 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, khususnya berkenaan dengan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
Mendagri dalam SE tersebut, mengingatkan, bahwa dalam rangka tertib adminisrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati dan Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, dan tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri. (***)
