SimadaNews.com — Presiden Joko Widodo mengindikasikan kebijakan PPKM Darurat akan diperpanjang. Hal ini dikarenakan belum ada dampak yang siginifikan terhadap penurunan kasus harian corona di tanah air sejak kebijakan ini diterapkan pada 2 Juli lalu.
“Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi collapse,” ungkap Jokowi dalam acara Pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Senin (19/07/2021).
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi karena munculnya varian delta dan juga varian baru lainnya yang menyebabkan pandemi bisa berlangsung lebih panjang daripada yang diperkirakan. Maka dari itu, ia meminta seluruh kepala daerah sebagai pemimpin di lapangan untuk bergerak lebih cepat, utamanya dalam menekan laju penularan di tengah-tengah masyarakat.
“Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini, kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan para kepala daerah untuk merangkul tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk sama-sama menggaungkan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia yakin, apabila semua elemen masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan senantiasa menerapkan protokol kesehatan “5M” dalam masa pandemi ini.
“Kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan keagamaan di tingkat lokal ke bawah,” katanya. (***)