SimadaNews.com – Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan RI, Panahatan Sihombing, menegaskan bahwa hingga kini tidak ada hutan atau tanah adat yang diakui secara resmi di kawasan Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
“Di Kabupaten Simalungun belum ada diterbitkan SK Menteri Pengakuan Hutan Adat, karena memang belum ada Perda Hutan Adat di Kabupaten Simalungun,” ujar Panahatan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (27/9/2025).
Pernyataan ini disampaikan Panahatan untuk menanggapi ucapan Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, yang menyebut Kementerian Kehutanan telah memberikan registrasi wilayah tanah adat di Sihaporas.
Menurut Panahatan, istilah yang digunakan Bane membingungkan.
“Maaf, saya kurang paham maksudnya registrasi hutan adat. Karena Kemenhut tidak pernah mengenal istilah registrasi hutan adat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, istilah resmi yang berlaku di Kemenhut adalah pengakuan status hutan adat. Namun, sampai saat ini, pengakuan tersebut belum pernah diterbitkan di Kabupaten Simalungun.
“Pengakuan terhadap status hutan adat tidak ada di Simalungun, karena peraturan daerah (Perda) tentang hutan adat juga tidak ada,” tambahnya.
Menanggapi polemik ini, Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI), Lamhot Rotuah Saragih, meminta semua pihak agar tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan tanpa dasar data otentik.
“Pihak-pihak yang tidak memiliki data otentik jangan menyebarkan informasi sesat tentang tanah adat di Simalungun. Apalagi tidak ada satu pun produk hukum yang menyebutkan adanya tanah adat di sini,” tegas Lamhot.
Ia juga mengecam oknum-oknum yang diduga sengaja memperkeruh suasana dengan membawa isu tanah adat.
“Hal seperti ini hanya akan memperburuk kondisi masyarakat, padahal faktanya tidak ada dasar hukum sama sekali,” pungkasnya.
Lamhot juga menyayangkan sikap para elit yang sepihak mengumbar informasi terkait permasalahan tanah di Simalungun, tanpa memikirkan pernyataan yang disampaikan itu melukai bathin suku asli Simalungun. (SNC)
