SimadaNews.com-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Eydu Oktain Panjaitan,menyampaikan paresiasi atas prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Simalungun di peringkat 9 dalam rangka Pelayanan Publik dari Ombudsman.
Hal itu disampaikan Kepala BPK RI Wilayah Sumut pada pertemuan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporang Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Selasa 31Januari 2023.
Dikatakan, pencapai Kabupaten Simalungun di peringkat 9 dari Ombudsman, berarti bentuk pelayan, keterbukaan publik sudah luar biasa.
“Ini ciri-ciri good governance di era transparansi, dan kami apresiasi atas pencapaian itu,” kata Oktain.
“Audit laporannya keuangan sebenarnya, arahnya ke akuntabilitasnya transparansi, artinya semakin linier, semakin berbanding lurus sebenarnya apa yang telah dilakukan Simalungun hasilnya nanti,” sambung Oktain.
Diminta kepada pegawai saat periksaan agar bekerjsama yang baik, jangan ada yang terlambat, jangan ada yang tidak lengkap.
“Tunjukkanlah pencapain itu, BPK disini melakukan pemeriksaan terkait dengan keuangan APBD Tahun Anggaran 2022. Pemeriksaan ini merupakan periksaan interim/pendahuluan,” ujar Oktain.
Sebelumnya, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Kepala BPK RI wilayah Sumut berserta Tim di Kabupaten Simalungun Tanoh Habonaron Do Bona.
Disampaikan Bupati, Pemkab Simalungun terus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh yang terbaik atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun.
Bupati berharap, koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemkab Simalungun dan BPK RI Wilayah Sumut untuk dapat memberikan dorongan dan arahan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun, sehingga harapan opini tanpa pengecualian atau WTP bisa diraih Kabupaten Simalungun untuk tahun 2022.
Disampaikan Bupati, pengalaman ditahun yang lalu, bagaimana kolaborasi antara tim dari BPK dengan seluruh perangkat daerah agar memberikan yang terbaik dan memberikan data-data yang otentik sehingga pemeriksaan berjalan dengan baik.
Bupati berharap kepada para pimpinan perangkat daerah, agar bersifat koperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur.
Sisi lain Bupati menyampaikan bahwa pada dua tahun lalu Kabupaten Simalungun menerima predikat terendah di Sumut atas penilaian Ombudsman dalam pelayanan public di Kabupaten Simalungun.
“Namun atas kerjasama seluruh perangkat daerah, kita bisa memperbaiki diri dan memperbaki peringkat. Kita mendapat peringkat 9 dalam zona hijau di Sumut dalam rangka pelayanan publik. Dan ini merupaka lompatan besar dan terobosan Pemkab Simalungun,”ujar Bupati
Bupati berharap, lompatan ini kiranya dapat berbanding lurus dengan pengelolaan keuangan. Bupati meminta kepada seluruh parangkat daerah agar jangan ada kendala-kendala pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dengan tidak ke singkronan data-data yang kita sajikan kepada Tim Pemeriksa. “Dengan kebersamaan kita semua, saya yakin kita akan mendapat yang terbaik,”pungkas Bupati. (*/snc)
