Masjid Juga di Salah Gunakan
Masjid-masjid di lingkup pemerintahan seperti kementerian, lembaga, dan BUMN, di salah gunakan oleh para oknum dalam berbagai kesempatan menyerukan ajakan untuk berperang ke Suriah atau Marawi, Fipilina Selatan, dan disampaikan dengan “memelintir” ayat-ayat dalam Al Quran.
Pengamat Terorisme, Al Chaidar, menyatakan paparan radikalisme maupun intoleransi tak hanya terjadi di masjid lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, tapi sudah menyebar ke hampir seluruh tempat ibadah di Indonesia.
Dari catatan BIN, tak hanya masjid yang terpapar radikalisme. Berasarkan penelitian dengan salah satu universitas Islam di Jakarta terhadap guru agama di madrasah dari tingkat SD hingga SMA, sebanyak 63 persen memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain.
Strategi Lanjutan
Dengan hasil survey yang sudah sangat mendukung menuju strategi selanjutnya, pada 27 Maret 2017 politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (MAS) meluncurkan gerakan #2019GantiPresiden melalui akun twitter pribadinya, selanjutnya di perkenalkan kepada masyarakat dengan alasan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pernyatan Mardani diperkuat dengan pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.
Mardani juga menyebut tagar ini merupakan antitesis dari kampanye pendukung Joko Widodo di media sosial. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan gerakan ini dilancarkan, yaitu antara lain:
- Tanggal 29 April 2018 dengan kegiatan berupa ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengenakan kaus #2019GantiPresiden, pada hari bebas kendaraan bermotor.
- Deklarasikan #2019GantiPresiden pada 6 Mei 2018 bertempat di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, walau Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tegas melarang deklarasi dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Deklarasi diisi dengan orasi dari Mardani Ali Sera dan Neno Warisman.
- Pada minggu 28 Oktober 2018 di Kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jaksel, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berbicara soal gerakan tagar 2019 Ganti Presiden di hadapan kader PKS muda. Mardani mengatakan tagar 2019 Ganti Presiden merupakan contoh kekuatan ilmu.
Mardani menyebut gerakan 2019 Ganti Presiden merupakan ‘jihad jempol’ yang berdampak luas. Ia optimistis gerakan yang diinisiasinya itu terwujud. Pernyataan ini semakin terang benderang saat menonton video singkat yang di hadiri oleh Mardani Ali Sera, seorang juru bicara HTI dan seorang lainnya, dalam video tersebut terdengar dengan jelas “ganti presiden ganti sistem”, bisa di analisis sebagai :
- Ganti presiden bukan tertuju kepada mengganti Jokowi dengan calon Presiden yang mereka ajukan, tetapi mengganti Presiden dengan sistem yang bukan presiden.
- Ganti sistem ditujukan untuk mengganti sistem pemerintahan yang ada saat ini dengan sistem yang sudah mereka persiapkan.
Lalu viral juga di medsos tentang UUD Khilafah yang telah di persiapkan, bahkan beredar juga format kabinet, hal ini dapat di artikan bahwa sudah di persiapkan sedemikian rupa upaya mengganti sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem Khilafah
Presiden Jokowi menyadari bahwa Pancasila tidak tergantikan dalam merawat Kebhinnekaan di Indonesia dan ada sesuatu yang salah dengan gerakan tersebut serta perkiraan penggeraknya, maka segera di ambil kebijakan untuk membubarkan HTI, terbukti setelah HTI di bubarkan, gerakan itu mulai melemah.
Pendapat Dan Sikap Gerakan Daulat Desa (GDD)
GDD menilai bahwa :
- Gerakan mengaburkan bahkan menghilangkan peradaban bangsa Indonesia melalui lembaga pendidikan dengan sasaran generasi muda, telah dilakukan dengan terstruktur, masif dan sistematis, hasil survey menunjukkan mereka berhasil yang merupakan strategi awal untuk meluncurkan penghayatan nilai-nilai Pancasila
- #2019GantiPresiden yang di luncurkan dan di deklarasikan oleh Mardani merupakan strategi lanjutan setelah melihat keberhasilan penggalangan terhadap generasi muda.
- Tayangan video singkat yang di hadiri oleh Mardani Ali Sera, seorang juru bicara HTI dan seorang lainnya, dimana dalam video tersebut terdengar dengan jelas pernytaan “ganti presiden ganti sistem”, adalah sasaran akhir dari gerakan ini, yaitu mengganti sistem pemerintahan di Indonesia saat ini ke sistem yang lain.
- Sudah tepat kebijakan membubarkan HTI, namun pembubaran itu belum di sertai dengan tindakan terhadap para pelakunya, sehingga kelihatannya saja HTI telah bubar, namun gerakannya masih berlangsung, pemerintah harus ekstra hati-hati.
GDD juga mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, bahwa Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari banyak jajaran pulau, dihuni oleh kurang lebih 240 juta rakyat Indonesia, masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, agama dan bahasa yang berbeda, betapa sulitnya mempersatukan itu, tetapi terbukti Pancasila yang merupakan kristalisasi dari budaya bangsa ini telah mampu mempersatukan perbedaan itu, Kebhinnekaan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatian Republik Indonesia.
Namun bangsa ini harus tetap waspada, karena gerakan ini akan tetap ada dan mengganggu, kita membutuhkan kebersamaan anak bangsa untuk menjaga keutuhan bangsa ini, jangan sampai bangsa ini mengalami kehancuran seperti yang terjadi di Suriah yang akan kita sesali.
