Mendagri Imbau Masyarakat Tak Panik Hadapi PPKM Darurat

“Agar masyarakat tidak menjadi panik, karena dengan adanya pembatasan sampai 100 persen working from home, untuk kesiapan logistik, kesiapan makanan minuman, itu sebetulnya tidak menjadi masalah,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri, pengetatan aktivitas masyarakat selama PPKM darurat, ditandai dengan adanya pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen kerja dari rumah (WFH) dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring.

Mendagri menuturkan pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal tetap berjalan normal 100 persen, namun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Sektor kritikal seperti di antaranya logistik, transportasi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari itu masih dapat dilakukan, makanan minuman penunjangnya itu tetap jalan, artinya produksi makanan minuman logistik kebutuhan setiap hari masyarakat tetap jalan industrinya,” kata Mendagri.

Sementara itu, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sedangkan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Selain itu, Mendagri meminta pers dapat bersinergi dan membantu pemerintah untuk turut menyosialisasikan PPKM darurat dan segala ketentuannya dengan mengedepankan narasi positif, agar masyarakat tak panik dengan langkah tegas yang diambil pemerintah.

Langkah itu bukan tanpa alasan, tapi demi memutus rantai penyebaran COVID-19 serta efek dominonya.

“Mohon bantuan media, betul-betul mohon bantuan narasinya supaya masyarakat confident atau percaya bahwa memang ini harus dilakukan, 3 minggu ini memang harus kita lakukan dengan langkah yang tegas dan ketat,” ujar Mendagri.

Dia menambahkan  kunci keberhasilan PPKM darurat terletak pada sinergi, dan kolaborasi antara semua pihak meski pemberlakuan pembatasan semakin diperketat dan dilakukan secara tegas.

“Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran COVID-19,” kata Mendagri. (***)