Peningkatan Literasi Memerlukan Komitmen Kepala Daerah

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni, melalui keterangan tertulisnya, usai talkshow dukungan dan tantangan pemerintah daerah dalam pembangunan literasi masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Komitmen kepala daerah diperlukan, karena enam bulan setelah mereka dilantik menjadi kepala daerah, mereka harus menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujar Cahya.

Menurutnya, dalam penetapan RPJMD tersebut, kepala daerah diuji apakah memiliki komitmen dalam pembangunan literasi di daerahnya.

“Dalam RPJMD tersebut, akan terlihat apakah kepala daerah menempatkan perpustakaan sebagai instrumen dalam konteks mewujudkan cita-cita UUD 1945 atau tidak,” kata Cahya.

Seharusnya dalam RPJMD tersebut, perpustakaan harus menjadi program unggulan kepala daerah tersebut. Hal itu juga terikat dengan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat.

Dia menambahkan, negara sudah memprioritaskan pembangunan literasi itu di dalam UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP) 48/2008 hingga putusan Mahkamah Konstitusi memang minimal menganggarkan 20 persen dari total belanja.

Bunyinya fungsi pendidikan, termasuk di dalamnya literasi dan perpustakaan.

“Jadi tidak hanya dianggarkan di dinas pendidikan, karena bunyi PP 48/2008 adalah fungsi pendidikan. Jadi bukan penyelenggara pendidikan, kalau penyelenggaraan pendiidkan mungkin hanya dianggarkan di dinas pendidikan. Tetapi PP 48/2008 mengatakan adalah fungsi pendidikan, setidaknya 20 persen dari total belanja,” ucap Cahya.

Dia menegaskan, semakin besar alokasi belanjanya, maka semakin besar pula kemungkinan literasi dan perpustakaan mendapatkan anggaran di daerah.

Kemendagri sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan, apakah sebanyak 270 kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan dan literasi.

“Kemendagri hanya mengawasi RPJMD di tingkat provinsi. Jadi 34 provinsi kami akan kawal. Ada sembilan provinsi yang kepala daerahnya baru dilantik. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, kami hanya memberikan surat edaran supaya mereka mencantumkan anggaran untuk literasi dan perpustakaan,” katanya.

Dia  menambahkan, dalam upaya peningkatan literasi, kesadaran masyarakat  juga diperlukan. (***)

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni, melalui keterangan tertulisnya, usai talkshow dukungan dan tantangan pemerintah daerah dalam pembangunan literasi masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Komitmen kepala daerah diperlukan, karena enam bulan setelah mereka dilantik menjadi kepala daerah, mereka harus menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujar Cahya.

Menurutnya, dalam penetapan RPJMD tersebut, kepala daerah diuji apakah memiliki komitmen dalam pembangunan literasi di daerahnya.

“Dalam RPJMD tersebut, akan terlihat apakah kepala daerah menempatkan perpustakaan sebagai instrumen dalam konteks mewujudkan cita-cita UUD 1945 atau tidak,” kata Cahya.

Seharusnya dalam RPJMD tersebut, perpustakaan harus menjadi program unggulan kepala daerah tersebut. Hal itu juga terikat dengan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat.

Dia menambahkan, negara sudah memprioritaskan pembangunan literasi itu di dalam UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP) 48/2008 hingga putusan Mahkamah Konstitusi memang minimal menganggarkan 20 persen dari total belanja.

Bunyinya fungsi pendidikan, termasuk di dalamnya literasi dan perpustakaan.

“Jadi tidak hanya dianggarkan di dinas pendidikan, karena bunyi PP 48/2008 adalah fungsi pendidikan. Jadi bukan penyelenggara pendidikan, kalau penyelenggaraan pendiidkan mungkin hanya dianggarkan di dinas pendidikan. Tetapi PP 48/2008 mengatakan adalah fungsi pendidikan, setidaknya 20 persen dari total belanja,” ucap Cahya.

Dia menegaskan, semakin besar alokasi belanjanya, maka semakin besar pula kemungkinan literasi dan perpustakaan mendapatkan anggaran di daerah.

Kemendagri sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan, apakah sebanyak 270 kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan dan literasi.

“Kemendagri hanya mengawasi RPJMD di tingkat provinsi. Jadi 34 provinsi kami akan kawal. Ada sembilan provinsi yang kepala daerahnya baru dilantik. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, kami hanya memberikan surat edaran supaya mereka mencantumkan anggaran untuk literasi dan perpustakaan,” katanya.

Dia  menambahkan, dalam upaya peningkatan literasi, kesadaran masyarakat  juga diperlukan. (***)

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni, melalui keterangan tertulisnya, usai talkshow dukungan dan tantangan pemerintah daerah dalam pembangunan literasi masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Komitmen kepala daerah diperlukan, karena enam bulan setelah mereka dilantik menjadi kepala daerah, mereka harus menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujar Cahya.

Menurutnya, dalam penetapan RPJMD tersebut, kepala daerah diuji apakah memiliki komitmen dalam pembangunan literasi di daerahnya.

“Dalam RPJMD tersebut, akan terlihat apakah kepala daerah menempatkan perpustakaan sebagai instrumen dalam konteks mewujudkan cita-cita UUD 1945 atau tidak,” kata Cahya.

Seharusnya dalam RPJMD tersebut, perpustakaan harus menjadi program unggulan kepala daerah tersebut. Hal itu juga terikat dengan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat.

Dia menambahkan, negara sudah memprioritaskan pembangunan literasi itu di dalam UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP) 48/2008 hingga putusan Mahkamah Konstitusi memang minimal menganggarkan 20 persen dari total belanja.

Bunyinya fungsi pendidikan, termasuk di dalamnya literasi dan perpustakaan.

“Jadi tidak hanya dianggarkan di dinas pendidikan, karena bunyi PP 48/2008 adalah fungsi pendidikan. Jadi bukan penyelenggara pendidikan, kalau penyelenggaraan pendiidkan mungkin hanya dianggarkan di dinas pendidikan. Tetapi PP 48/2008 mengatakan adalah fungsi pendidikan, setidaknya 20 persen dari total belanja,” ucap Cahya.

Dia menegaskan, semakin besar alokasi belanjanya, maka semakin besar pula kemungkinan literasi dan perpustakaan mendapatkan anggaran di daerah.

Kemendagri sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan, apakah sebanyak 270 kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan dan literasi.

“Kemendagri hanya mengawasi RPJMD di tingkat provinsi. Jadi 34 provinsi kami akan kawal. Ada sembilan provinsi yang kepala daerahnya baru dilantik. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, kami hanya memberikan surat edaran supaya mereka mencantumkan anggaran untuk literasi dan perpustakaan,” katanya.

Dia  menambahkan, dalam upaya peningkatan literasi, kesadaran masyarakat  juga diperlukan. (***)

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni, melalui keterangan tertulisnya, usai talkshow dukungan dan tantangan pemerintah daerah dalam pembangunan literasi masyarakat yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Komitmen kepala daerah diperlukan, karena enam bulan setelah mereka dilantik menjadi kepala daerah, mereka harus menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujar Cahya.

Menurutnya, dalam penetapan RPJMD tersebut, kepala daerah diuji apakah memiliki komitmen dalam pembangunan literasi di daerahnya.

“Dalam RPJMD tersebut, akan terlihat apakah kepala daerah menempatkan perpustakaan sebagai instrumen dalam konteks mewujudkan cita-cita UUD 1945 atau tidak,” kata Cahya.

Seharusnya dalam RPJMD tersebut, perpustakaan harus menjadi program unggulan kepala daerah tersebut. Hal itu juga terikat dengan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat.

Dia menambahkan, negara sudah memprioritaskan pembangunan literasi itu di dalam UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP) 48/2008 hingga putusan Mahkamah Konstitusi memang minimal menganggarkan 20 persen dari total belanja.

Bunyinya fungsi pendidikan, termasuk di dalamnya literasi dan perpustakaan.

“Jadi tidak hanya dianggarkan di dinas pendidikan, karena bunyi PP 48/2008 adalah fungsi pendidikan. Jadi bukan penyelenggara pendidikan, kalau penyelenggaraan pendiidkan mungkin hanya dianggarkan di dinas pendidikan. Tetapi PP 48/2008 mengatakan adalah fungsi pendidikan, setidaknya 20 persen dari total belanja,” ucap Cahya.

Dia menegaskan, semakin besar alokasi belanjanya, maka semakin besar pula kemungkinan literasi dan perpustakaan mendapatkan anggaran di daerah.

Kemendagri sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan, apakah sebanyak 270 kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan dan literasi.

“Kemendagri hanya mengawasi RPJMD di tingkat provinsi. Jadi 34 provinsi kami akan kawal. Ada sembilan provinsi yang kepala daerahnya baru dilantik. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, kami hanya memberikan surat edaran supaya mereka mencantumkan anggaran untuk literasi dan perpustakaan,” katanya.

Dia  menambahkan, dalam upaya peningkatan literasi, kesadaran masyarakat  juga diperlukan. (***)