SimadaNews.com – Sikap ketidak netralan yang berdampak kecurangan yang diperbuat pihak birokrasi kabupaten Simalungun semakin membuat ‘geram’ majelis pimpinan cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP)Kabupaten Simalungun.
Banyaknya laporan dan pengaduan yang telah dilayangkan ke badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), Kejaksaan, Komisi aparatur sipil negara (KASN), terkait ketidak netralan ASN menjadi bukti kuat bahwa nilai demokrasi telah tercoreng di bumi Habonaron do Bona tersebut.
Satu persatu, mulai dari JR. Saragih selaku kepala daerah, Mixnon Andreas Simamora, ASN paling wahid hingga kepala dinas dan Pangulu pun tidak luput dari pengaduan itu.
Belum lama ini JR. Saragih dilaporkan terkait postingan seseorang, dimana pada postingan itu JR yang saat ini masih menjabat Bupati Simalungun berpose dengan menunjukkan empat jari sesuai dengan no urut kakak kandungnya, pasangan calon Bupati dan Wakil bupati (Paslon no 4).
Dari semua bukti ketidaknetralan dan kecurangan ASN serta perangkat pemerintah kabupaten Simalungun membuat PP Simalungun tetap komitmen untuk mencegah dan memberantas hal tersebut.
“Kami tidak pandang buluh dalam hal ini, seluruh kader PP Simalungun mulai dari MPC hingga anak ranting saat ini tengah bergerak melakukan pemantauan dan pengawasan,” ujar Marat Napitu wakil ketua PP Simalungun.
“Ketidak netralan dan kecurangan yang sudah terjadi selama ini telah kita (PP) laporkan dan saat ini sedang menunggu hasil, namun pekerjaan belum selesai,” ungkapnya sambil tersenyum.
Menurut pria yang juga tokoh masyarakat kecamatan Sidamanik ini, pihaknya ‘mensinyalir’ akan ada tindak kecurangan yang lebih besar akan dilakukan ASN Simalungun.
“Intimidasi sudah, seruan dan arahan untuk memilih paslon tertentu juga sudah, bagi bagi sembako hingga propaganda yang mengatakan bahwa bansos pemerintah pusat hanya ditujukan bagi yang memilih paslon tertentu, semua itu sudah mereka lakukan,” bilangnya Rabu 18 November 2020.
“Kami mensinyalir akan ada tindak kecurangan yang lebih besar lagi dan hingga saat ini kami juga menduga bahwa ada dinas tertentu yang menjadi pendana bagi salah satu paslon yaitu DK dan DPB dan tim kita saat ini sedang bekerja mengawasi mereka,” tegas Marat.
Marat mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini pihaknya akan menambah personil turun ke setiap kecamatan dan Nagori.
“Sudah dimulai melakukan pengawasan dan pemantauan kantor kantor layanan publik contohnya kantor Camat dan Pangulu dan kami tau banyak yang tidak suka dengan hadirnya kami melakukan pengawasan,walaupun begitu kami akan turunkan komando inti (Koti) ke setiap kecamatan untuk membantu para PAC,” pungkasnya.
“PP Simalungun tidak akan mengganggu pekerjaan dan kegiatan di kantor itu, justru kami mau membantu pemerintah agar tidak takut menjalankan tugasnya sehingga tidak ada lagi arahan atau intimidasi seperti yang sudah terjadi,” jelas Marat.
“Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai selesai penghitungan suara nantinya, maka kami berharap agar pihak kecamatan dan Nagori jangan menganggap kami lawan atau musuh, kami mau proses Pilkada ini berjalan dengan jujur dan jangan tercoreng lagi nilai demokrasi itu,” kata Marat. (***)
