Adapun mengenai kebijakan soal Blok Rokan di Riau, yang juga menjadi pertimbangan LAM Riau dalam menganugerahkan gelar adat kepada Presiden, Kepala Negara menegaskan bahwa pengelolaan ladang minyak raksasa tersebut akan sepenuhnya kembali kepada Indonesia pada 2021 mendatang dan dikelola oleh Pertamina. Blok tersebut, lanjut Presiden, sebelum ini dikelola selama hampir satu abad oleh pihak asing.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pertamina, jangan dikelola sendiri. Libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya. Kalau daerah mampu memegang lebih besar kenapa tidak? Kalau daerah siap memiliki yang lebih besar kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kita atur untuk ini,” ujar Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.
Sementara kebijakan lainnya mengenai urusan reforma agraria dan kaitannya dengan tanah adat, Presiden memohon doa restu masyarakat Riau agar kebijakan ini dapat terlaksana secara bertahap.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan 12,7 juta hektare lahan yang akan dikembalikan atau diserahkan pengelolaannya kepada rakyat.
“Tapi mohon maaf, memerlukan waktu. Jangan sampai ada masalah hukum sudah kita berikan, misalnya hak ulayatnya masih ada masalah hukum di lapangan. Sehingga betul-betul saya sampaikan kepada Menteri BPN agar ini betul-betul diselesaikan bersih baru disampaikan kepada masyarakat,” tuturnya. (rel/snc)
