SimadaNews.com- Aula KNPI Sumatera Utara dipadati aktivis mahasiswa dan pemuda dari berbagai elemen, Selasa (16/9), saat Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menggelar Diskusi Kebangsaan.
Agenda ini digelar sebagai respon atas dinamika sosial-politik pasca kerusuhan aksi akhir Agustus 2025 yang menyisakan banyak pertanyaan publik.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, hadir Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, SH, Direktur Prodewa Sumut, Fahrul Rozi Panjaitan, S.Hut, serta sejumlah aktivis dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Sumatera Utara.
Diskusi ini menjadi ruang bersama untuk menggali solusi, mempertegas sikap, dan menyatukan suara demi menjaga arah demokrasi bangsa.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai prinsip fundamental dalam demokrasi Indonesia.
“KAMMI Sumatera Utara secara tegas mendukung penegakkan Supremasi Sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Supremasi sipil harus menjadi pilar utama agar bangsa ini tidak tersandera oleh kekuatan di luar kendali rakyat, baik itu militerisasi politik maupun intervensi kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujar Irham.
Menurutnya, pasca kerusuhan akhir Agustus lalu, bangsa ini dihadapkan pada ujian besar.
Rakyat tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi, karena hal itu dapat membuka celah bagi munculnya otoritarianisme baru.
Sementara itu, Direktur Prodewa Sumut, Fahrul Rozi Panjaitan, menyoroti dugaan adanya skenario makar dalam peristiwa kerusuhan akhir Agustus 2025.
Ia menilai, langkah tegas negara dibutuhkan untuk mengurai benang kusut yang masih menyelimuti publik.
“Kami meminta Presiden RI membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025. Ini penting bukan hanya untuk mencari dalang sebenarnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa demokrasi kita tidak dibajak oleh kepentingan segelintir elit,” tegas Fahrul.
Diskusi yang berlangsung interaktif itu juga diwarnai pandangan kritis dari aktivis mahasiswa dan pemuda yang hadir.
Beberapa di antaranya menekankan perlunya menjaga solidaritas gerakan mahasiswa agar tidak mudah dipecah-belah.
Ada pula yang menyoroti pentingnya mengawal transparansi pemerintah, terutama dalam menjaga ruang kebebasan berpendapat.
PW KAMMI Sumut menilai bahwa diskusi seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa. Dengan menghadirkan berbagai perspektif, forum ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah sekaligus menjadi kontrol sosial yang sehat di tengah arus demokrasi yang kerap diguncang kepentingan.
“Ruang-ruang dialektika seperti ini tidak boleh hilang. Justru di tengah situasi politik yang penuh gejolak, mahasiswa harus hadir dengan gagasan dan sikap yang jelas, berpihak pada rakyat, dan berkomitmen menjaga demokrasi,” pungkas Irham dalam penutupan diskusi.
Acara kemudian ditutup dengan pernyataan sikap bersama bahwa supremasi sipil, transparansi, dan investigasi mendalam atas kerusuhan Agustus adalah syarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. (SNC)
